Fraksi GPB Diisukan Bakal Bubar Usai Ditinggalkan Anggota, Begini Regulasinya

Kronologi, Gorontalo – Dinamika di internal Fraksi Gabungan Para Bintang (GPB) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) masih terus berlanjut. Kabar terakhir yang diterima yakni Gerindra juga telah mewacanakan pemindahannya, sehingga hanya menyisahkan PPP sebanyak 2 orang.

Dengan pindahnya Hanura, PKS, dan Gerindra, Fraksi GPB diisukan akan bubar karena hanya tersisa PPP. Namun Wakil Ketua 2 DPRD, Hamzah Sidik, menyatakan, tidak ada yang namannya pembubaran fraksi.

“Oh enggak bisa itu. Tidak ada yang namanya fraksi bubar. Fraksi telah diterapkan sejak awal periode DPRD, sehingga untuk bubarnya satu fraksi itu tidak bisa,” kata Hamzah di kantor DPRD Gorut, Rabu (18/1/2022).

Hal tersebut dikuatkan oleh salah satu anggota Tim Pakar DPRD, Rahmat Lamadji. Pembentukan fraksi tersebut telah diatur dalam tata tertib DPRD, yang telah termasuk di dalamnya tentang pemindahan fraksi.

“Ketika ada yang mau pindah fraksi itu boleh selama keanggotaan fraksi yang ditinggalkan jumlahnya masih memenuhi syarat terbentuknya satu fraksi, yakni 3 kursi,” kata Rahmat, diwawancarai, Kamis (19/1/2022).

Dengan keluarnya PKS dan Hanura, kata Rahmat, hal tersebut masih diperbolehkan karena masih tersisa 2 kursi Gerindra dan 2 kursi PPP. Namun jika Gerindra juga ikut keluar maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Karena PPP hanya 2 kursi
Secara otomatis ini tidak bisa dilakukan. Namun jika ini terjadi maka yang perlu diubah adalah tata tertib DPRD yang mengatur soal fraksi gabungan,” ujarnya.

Dilanjutkan Rahmat, perubahan tata tertib tersebut harus diusulkan oleh 5 anggota DPRD. Sikap atas masing-masing anggota DPRD yang mewakili partainya tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu PKS, Hanura maupun Gerindra.

“Jika semua menyurat dan menyatakan pindah fraksi dan pimpinan melihat bahwa yang ditinggalkan tidak lagi mencukupi syarat sebuah fraksi, maka ini pastinya akan diseriusi atau bahkan bisa saja ditolak,” jelas dia.

“Namun itu kembali lagi kepada dinamika yang akan terjadi, karena mereka memiliki hak untuk bersikap, dan ini yang saya sampaikan dari sisi regulasinya” tandasnya.

Penulis: Dani Baderan