Roni Sampir Buka Suara soal Surat Terbatas Ombudsman

Kronologi, Gorontalo – Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, menyampaikan, telah menerima surat terbatas Ombudsman RI perihal permintaan penyelesaian permasalahan pemberhentian 176 perangkat desa.

Roni mengatakan, surat dari Ombudsman RI yang diterima pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari pertemuan pelapor, Pemerintah Kabupaten Gorontalo perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sudah menerima surat dari Ombudsman. Diterima tanggal 6 Januari lalu,” ujar Roni saat ditemui di rumah dinas jabatan, Senin (16/1/2023).

Kata mantan Kepala Dinas Kesehatan ini, isi dari surat Ombudsman tersebut menyarankan kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi hasil seleksi perangkat desa, termasuk meminta pemerintah daerah dapat memberi solusi terhadap proses yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Ombudsman pun memberikan waktu kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti hal itu dengan waktu 14 hari sejak surat diterima dan melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan kepada Ombudsman.

“Kami sudah melakukan musyawarah sekaligus melakukan pertemuan bersama Ombudsman Provinsi Gorontalo. Hasilnya ada beberapa poin yang kami sepakati. Saya (Sekretaris Daerah) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sudah menandatangani langkah-langkah penyelesaian dalam masalah itu,” terang Roni.

Meski tak membeberkan apa isi materi yang telah disepakati untuk upaya penyelesaian masalah pemberhentian 176 perangkat desa. Roni mengatakan, kemungkinan besar aparat desa hasil evaluasi akan dipekerjakan kembali.

“Ada kemungkinan (mereka perangkat desa) akan kembali bekerja. Untuk jabatan (perangkat desa) yang masih kosong akan kami kembalikan, tapi tidak keseluruhan, seperti 56 orang perangkat desa yang tidak mengikuti evaluasi,” tutup Roni.

Penulis: Even Makanoneng