Partai Garuda Bingung terkait Ucapan SBY ‘Minta Negara Jangan Urusi Capres’

Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Pilpres 2024. SBY sebelumnya meminta negara jangan masuk terlalu jauh mengenai calon presiden.

Teddy mengaku bingung dengan klaim SBY yang mengaku mengakhiri masa jabatan sebagai presiden dan tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya.

“Dari pernyataan ini ada beberapa hal yang wajib saya luruskan. Pertama, SBY bicara negara atau pribadinya? mungkin maksud SBY dia sebagai kelembagaan negara tidak mencalonkan presiden, tentu saja tidak,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).

Sebab, kata Teddy, berdasarkan konstitusi, yang berhak mencalonkan presiden adalah partai politik peserta pemilu.

“Partai politik peserta pemilu bukan lembaga negara,” katanya.

Selain itu, Teddy, SBY sebagai pribadi sebagai Ketua Umum Demokrat sebagai peserta pemilu ikut mencalonkan Presiden.

“Artinya beliau secara pribadi mempersiapkan calon Presiden. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya, jika pernyataannya menjelaskan dirinya sebagai pribadi,” katanya.

Oleh karena itu, Teddy mempertanyakan pesan yang ingin disampaikan atau dipermasalahkan SBY.

“Sebenarnya SBY mau menyampaikan pesan apa? Yang mau dipermasalahkan itu apa,” kata Teddy.

“Yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena memang tidak ada sama sekali kewenangan negara dalam mencalonkan Presiden,” tambahnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal calon presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Saya percaya akan lahir pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Saya tidak percaya pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu,” kata SBY saat makan malam di Rumah Makan Warunge Dewek, Baturraden, Kabupaten Banyumas, Rabu (11/1/2023).

Menurut SBY, di negara demokrasi akan muncul banyak calon pemimpin yang ingin berkompetisi dengan meningkatkan kapabilitas dan elektabilitas.

“Yang penting negara memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil. Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness, keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan sesuatu,” ujar SBY.

Presiden ke-6 Indonesia ini mengatakan, pemilu merupakan hajat rakyat. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggaranya.

“Negara harus memberikan kesempatan kepada yang ingin menggunakan haknya dipilih maupun memilih. Keseluruhan perangkat di negeri ini, penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, semua harus membuat pemilu jujur dan adil,” kata SBY.

SBY menceritakan, pada saat akan mengakhiri masa jabatannya dulu, tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya.

“Kalau ditanya saya misalkan, apakah dulu waktu menjelang mengakhiri masa jabatan sebagai presiden, jatuh tempo, terus saya harus mempersiapkan abcd, tidak. Ini pandangan saya, karena akan muncul (calon pemimpin baru). Biarkan mereka punya peluang yang sama, berkompetisi dengan baik, tentu dengan aturan yang baik,” ujar SBY.

Editor: Alfian Risfil A