Headline

Formappi Cibir DPR: Konsisten Jadi Mitra Setia Penguasa

Published

3 bulan ago

6 Januari 2023

REDAKSI

Formappi Cibir DPR: Konsisten Jadi Mitra Setia Penguasa 31

Kronologi, Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritik keras kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama tahun 2022.

Formappi menyebut, bukannya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi politikus Senayan malah asyik ‘bercumbu’ dengan penguasa di pemerintahan Jokowi.

Peneliti Bidang Pengawasan Formappi Albert Purwa menilai selama setahun terakhir ini kinerja DPR masih tak mengalami kemajuan yang baik, malah DPR menurutnya tetap setia sebagai mitra setia atau ‘kawan lama’ presiden maupun kementerian/lembaga (K/L).

“Sikap-sikap tidak kritis komisi DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran pengawasan, dan apresiasi atau puja-puji Ketua DPR kepada pemerintah ini semakin memperjelas bahwa DPR konsisten jadi mitra setia pemerintah, bukan pengawas yang kritis,” kata Albert dalam acara daring Formappi, Jumat (6/1/2023).

Pertama, Albert menilai dalil yang sering disampaikan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan mengejar jumlah RUU yang dapat disahkan menjadi Undang-undang namun kualitas dari UU yang dihasilkan.

Kendati demikian, ia menyebut sejumlah RUU yang disahkan malah sering diprotes masyarakat, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu menunjukkan bahwa substansi dari beleid tersebut dianggap warga tidak mewakili suara mereka.

“Penentangan masyarakat lebih sering terjadi karena minimnya kelompok masyarakat yang diundang memberikan masukan, saran dan pendapat dalam proses pembahasan RUU. Selain itu, juga minimnya sosialisasi materi-materi RUU kepada masyarakat,” katanya.

Kedua, dalam melaksanakan fungsi anggaran, komisi-komisi dan DPR sebagai institusi menurut Albert tidak pernah menolak keinginan pemerintah. Bahkan terhadap rendahnya serap anggaran oleh K/L pun ditolerir.

Padahal Ketua DPR Puan Maharin, menurutnya telah berulang kali menyatakan bahwa APBN harus dikelola demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, ia mendesak agar DPR harus lebih peka dan kritis terhadap pengelolaan dan penggunaan APBN.

“DPR juga harus berani menggunakan hak angket atau penyelidikan atas rendahnya serap anggaran oleh K/L yang menjadi ruang lingkup kerjanya,” lanjut Albert.

Ketiga, DPR juga belum fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal itu menurutnya terlihat pada beberapa rencana kegiatan pengawasan yang tidak ditemukan realisasinya di lapangan.

Di antaranya penegakan hukum atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kemudian penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia.

“Karena itu, mumpung masih ada sisa waktu masa jabatan, DPR harus lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang, APBN dan kebijakan Pemerintah serta menindaklanjuti temuan-temuan BPK atas kerugian Negara di Kementerian maupun Lembaga Negara,” ujar Albert.