Pemkab Maros Gelar Audit Desimininasi Tahap II dan Evaluasi Hasil Aksi Tahap I

Kronologi, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel menggelar pertemuan desiminasi hasil audit kasus stunting tahap II dan evaluasi hasil aksi tahap I Kabupaten Maros.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Kamis (8/12/2022). Kepala DP3AP2KB, Fitri Adecahya mengatakan, audit desiminasi kasus stunting merupakan upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran.

“Sangat penting dilakukan. Lewat kegiatan ini dapat mengatasi masalah dasar pada kelompok sasaran audit. Kita bisa mengetahui sebenarnya apa saja yang menjadi penyebab putra putri kita terkena stunting,” ujarnya.

Pengetahuan dini akan membantu pencegahan awal munculnya kasus stunting yang baru. Kepala DP3AP2KB juga tidak lupa mengungkapkan rasa terimakasih kepada tim pakar dan tim teknis yang melakukan audit kasus stunting di Kabupaten Maros. Pihaknya telah mengajukan beberapa kasus stunting untuk diaudit oleh tim pakar dan tim teknis.

“Tujuan dilakukan ialah memberikan informasi bahwa di Kabupaten Maros telah dilakukan identifikasi resiko terjadinya kasus stunting. Hal ini dilakukan bertolak dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kasus stunting khusus di Kabupaten Maros masih berada diangka 37,5%. Dirinya mengajak untuk seluruh stakeholder dapat turut andil dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Semoga setelah kita mengetahui penyebab resiko, menganalisis faktor resiko, angka stunting di Maros bisa merangkak naik hingga persentasenya dapat menurun,” ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel Koordinator Bidang KBKB, Ihsan mengatakan, pemerintah telah mencanangkan stunting adalah program prioritas. Bahkan pemerintah telah menargetkan kasus stunting bisa turun diangka 14% secara merata. Tidak jauh berbeda, WHO mengharapkan angka stunting dapat berada di bawah angka 20%.

“Stunting memang keren, semua kegiatan di tahun 2022 hampir semua berbunyi stunting. Secara nasional stunting telah berada diangka 24,4 persen. Di Sulsel saja masih tinggi, masih berada diangka 27,6 persen,” katanya.

BKKBN Provinsi Sulsel ungkap Ikhsan, akan terus membantu membackup segala kegiatan percepatan penurunan stuntung. Termasuk dalam memberikan pendampingan dan membantu mengedukasi hingga tingkatan terendah.

“Di tingkat kabupaten silahkan buat kegiatan, dari BKKBN Sulsel akan membantu untuk menyediakan pemateri. Edukasinya akan diberikan terkait remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita,” pungkasnya.