Partai Garuda: Penolak RUU KUHP & Kesehatan Bukan Pemilik Kebenaran!

Kronologi, Jakarta – Partai Garuda mempertanyakan kelompok penolak Rencana pengesahan RUU KUHP dan RUU Kesehatan.

Diketahui, hingga kink sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR RI agar membahas RKUHP secara terbuka. Mereka menuntut perubahan rumusan substansi RKUHP dilakukan secara transparan.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menjelaskan urusan pengesahan rancangan undang-undang sudah melalui proses yang sudah memiliki aturan main tersendiri. Dia menyebut penolak RKUHP tersebut bukan pemilik kebenaran.

“Terkait rencana pengesahan RUU KUHP dan RUU Kesehatan, itu sudah domain dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Jadi jangan rusak aturan main bernegara dengan hal-hal yang tidak penting, termasuk tuduhan-tuduhan yang kadang sudah keluar dari jalur, seolah-olah dua lembaga tersebut melakukan hal yang hina,” ujar Teddy dalam keterangan persnya, Jumat (2/12/2022).

Teddy mengatakan, bahwa RUU tidak lahir begitu saja, namun melihat ada kebutuhan secara keseluruhan dan bukan hanya dari satu kelompok kecil. Rancangan yang dibuat muncul secara Ajaib, tetapi sudah melalui pendalaman sesuai dengan data yang dimiliki oleh lembaga legislatif ataupun eksekutif.

“Tentu jika ada pihak yang menolak dengan melakukan unjuk rasa, sah-sah saja selama tidak melakukan hal yang melanggar, termasuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak substansi. Tindakan itu pun tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia, karena mereka tidak mewakili rakyat Indonesia,” ucap Jubir Partai Garuda itu.

Pihak yang merasa pasal-pasal dalam RUU yang sudah sah tidak sesuai, bisa menggugat ke MK jika sebelum disahkan telah menyampaikan ketidaksetujuannya. MK akan menentukan apakah ketidaksetujuannya benar atau tidak.

“Sekali lagi, yang tidak setuju bukan berarti mereka yang benar, apalagi mereka hanya melihat dari sisi yang terbatas, sedangkan lembaga legislatif dan eksekutif melihat dari banyak sisi, melihat kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan yang sempit,” pungkasnya.

Editor: Alfian Risfil A