Ali Polapa: Target PAD Semua OPD di 2023 Harus Realistis

Kronologi, Gorontalo – Secara resmi Bupati Gorontalo dan DPRD telah menandatangani keputusan hasil pembahasan APBD 2023. Namun demikian, Badan Anggaran menyertakan beragam pendapat dan usulan untuk pemerintah yang terangkum dalam catatan.

Anggota Badan Anggaran DPRD, Ali DJ Polapa menyampaikan, dalam rangkaian pembahasan Rancangan APBD 2023 tersebut terdapat banyak usulan, masukan, saran dan imbauan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penyempurnaan APBD.

“Apa yang kami sampaikan baik pendapat dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, tidak lain untuk memastikan terlaksananya setiap program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ali, Kamis (1/12/2022).

Berbagai hal yang menjadi pendapat dan usulan Badan Anggaran DPRD, seperti pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak dapat dipenuhi seperti tahun tahun 2021.

Badan Anggaran memberi pendapat, dimana pemerintah perlu melakukan penyesuaian target yang sesuai. Tujuannya agar tidak menjadi masalah dikemudian hari yang berdampak pada program atau kegiatan yang tidak bisa direalisasikan.

Untuk itu telah dilakukan penyesuaian target PAD, pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Dinas Kepemudaan dan Pariwisata. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang memperhatikan capaian target di tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat dicapai serta berdampak pada pelaksanaan program pemerintah.

“Kami menginginkan setiap target PAD disetiap OPD harus benar-benar realistis agar tidak berdampak pada program kegiatan yang sudah dianggarkan,” jelas Ali.

Selain itu, lanjut Ali, disamping telah dilakukan penyesuaian target PAD, Badan Anggaran memberi masukan perubahan penyesuaian kegiatan antar program dimasing-masing OPD, seperti pengurangan dan penambahan anggaran belanja disejumlahb OPD.

“Masukan itu telah diakomodir secara rasional melalui penyesuaian target pendapatan dengan tetap menjaga kualitas belanja agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ungkap Ali.

Tak berhenti sampai disitu, sebagai wujud mendukung program pemerintah, kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan, Badan Anggaran juga mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka memberi support kegiatan tersebut.

“Penambahan anggaran itu kami berikan kepada para tenaga penyuluh peternakan dan perikanan, KNPI, tenaga pendamping PKH, dan organisasi lainnya,” tutup Ali.

Berikut 10 poin catatan masukan dan usulan Badan Anggaran:

1. Upaya mendorong pencapaian target melalui pendataan berbagai jenis usaha yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin usaha.

2. Antisipasi kebocoran sumber-sumber PAD dimasing-masing OPD yang memiliki sumber PAD.

3. Keterlambatan pelaksanaan setiap program kegiatan yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

4. Berbagai usulan program dan kegiatan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan yang belum terakomodir.

5. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, diantaranya peningkatan kualitas hasil pertanian melalui pengadaan infrastruktur pertanian, ketersediaan kebutuhan bibit unggul dan permasalahan kelangkaan pupuk, serta dukungan program untuk pelindungan dan pemberdayaan petani itu sendiri.

6. Kebutuhan dan besaran tunjangan tenaga penyuluh dilapangan yang masih kurang.

7. Perbaikan jalan dan jembatan dan saluran irigasi serta dukungan program penangggulangan bencana.

8. Program bantuan rumah layak huni.

9. Dukungan penganggaran kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga serta kegiatan lembaga dan Ormas.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Program Penyelenggaraan Kearsipan.

Penulis: Even Makanoneng