Politikus PDIP Pertanyakan Urgensi Mobilisasi Relawan Jokowi di GBK

Kronologi, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mempertanyakan urgensi mobilisasi massa relawan Jokowi yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022)

Masinton0 ongkos mahal acara relawan Jokowi yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022). Masinton mempertanyakan pula kehadiran elite relawan yang sebagian besar komisaris BUMN.

“Bukan malah mempertontonkan ‘show of force’ politik dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar dan biaya yang sangat besar. Publik justru mempertanyakan urgensi dan relevansi kegiatan mobilisasi tersebut dalam situasi masyarakat sedang mengalami kesulitan,” kata Masinton kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Masinton menilai para relawan Jokowi itu seharusnya memahami situasi sulit akibat pandemi COVID. Terlebih, lanjutnya, baru-baru ini terjadi bencana gempa Cianjur.

“Teman-teman relawan pendukung Pak Jokowi harusnya memahami situasi sulit saat ini dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, serta ancaman krisis ekonomi global yang dampaknya mulai kita rasakan. Apalagi baru-baru ini kita merasakan duka akibat gempa bumi di Cianjur,” kata anggota DPR Fraksi PDIP itu.

“Bahwa situasi sulit saat ini harusnya yang digalang adalah membangun empati, kepedulian dan gotong-royong untuk membantu pemerintah memulihkan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Masinton lalu menyinggung kalangan elite relawan itu yang mayoritasnya menjabat dewan komisaris di perusahaan BUMN. Dia juga menyolek Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Masinton menekankan BUMN bukan lembaga politik negara.

“Apalagi elite relawan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagian besar adalah menjabat komisaris-komisaris dalam berbagai perusahaan negara atau BUMN dan juga ada menjabat sebagai kepala BP2MI. BUMN itu bukan lembaga politik negara, tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis,” kata dia.

Masinton menyentil para komisaris BUMN tadi agar tak berlindung di balik baju komunitasnya.

“Para komisaris BUMN berlindung di balik baju komunitas relawan dalam menyelenggarakan aktifitas politiknya. Ini tidak boleh didiamkan dan dibiarkan,” katanya.

Editor: Alfian Risfil A