Regional

APBD 2023 Gorut Diparipurnakan, Matran: Defisit Anggaran di Posisi Berimbang

Published

2 bulan ago

30 November 2022

REDAKSI

APBD 2023 Gorut Diparipurnakan, Matran: Defisit Anggaran di Posisi Berimbang 31

Kronologi, Gorontalo – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menyampaikan laporan hasil pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Anggota Banggar, Matran Lasunte, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lpendapatan daerah yang sah.

“Pada pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD telah menetapkan target pendapatan sebesar 707.827.112.155 rupiah, dari beberapa sumber,” kata Matran, Rabu (30/11/2022).

Target tersebut direncanakan akan bersumber dari PAD sebesar Rp 37.444.688.155, yang terdiri dari pajak daerah Rp 11.110.730.126, retribusi daerah Rp 8.442.420.000, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4.379.121.359, dan lain-lain pada yang sah Rp 13.512.416.670.

Ada juga pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar RP 670.382.424.000, yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat Rp 646.744.424.000 dan transfer antar daerah RP 23.638.000.000.

Sedangkan untuk belanja daerah sesuai kebijakan yang telah dibahas sebesar Rp 799.685.027.093 yang meliputi belanja operasi sebesar Rp 482.368.948.215. Diperuntukan untuk belanja pegawai Rp 283.166.371.255, belanja barang dan jasa Rp 180.923.608.568, belanja bunga (pinjaman PEN) Rp 7.736.499.217, belanja hibah RP 9.382.469.175 dan belanja bantuan sosial Rp 1.160.000.000.

Belanja modal, dengan total Rp 181.872.969.878 yang diperuntukkan untuk belanja modal tanah Rp 2.810.050.000, belanja peralatan dan mesin Rp 17.739.953.969, belanja gedung dan bangunan Rp 27.016.662.001, belanja jalan, jaringan, irigasi Rp 131.549.400.373, belanja aset tetap lainnya Rp 2.756.903.535.

“Untuk belanja tak terduga kita sepakati sebesar 1,5 miliar rupiah,” kata Matran.

Selanjutnya belanja transfer, sebesar Rp 133.943.109.000 yang diperuntukkan untuk belanja bagi hasil ke desa Rp 1.000.000.000, dan belanja bantuan keuangan Rp 132.943.109.000.

“Dengan demikian, jika memperhitungkan besaran pendapatan dan total belanja daerah, maka APBD tahun anggaran 2023 mengalami defisit sebesar 91.857.914.938 miliar rupiah,” ujar Matran.

Posisi defisit yang terbilang begitu besar, maka harapan satu-satunya untuk menutupi defisit bersumber dari pembiayaan neto.

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Besaran pembiayaan daerah dimaksud meliputi penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan silpa tahun 2022 sebesar Rp 108.407.914.938.

Silpa tersebut ditetapkan sebesar Rp 16.550.000.000 yang diproyeksi untuk penyertaan modal sebesar Rp 1.500.000.000 dan pembayaran cicilan PEN yang jatuh tempo Rp 15.050.000.000.

“Dengan demikian pembiayaan neto dapat diperhitungkan sebesar 91.857.914.938 miliar rupiah, yang selanjutnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2023, sehingga posisi APBD 2023 ditetapkan dalam posisi berimbang,” tutup Matran.