DPRD Gorut Diminta Tidak Lembek Persoalan Anggaran Rest Area

Kronologi, Gorontalo – Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) diminta untuk tidak lembek dalam pembahasan APBD 2023. Apalagi belakangan terungkap dari salah satu Anggota Banggar yang menyebut adanya ‘penumpang gelap’ dalam APBD tersebut.

Ismail Udin, salah seorang warga Desa Mootinelo yang sengaja mendatangi kantor DPRD Gorontalo Utara untuk mempertanyakan perihal rencana pemerintah daerah terkait pembebasan lahan untuk rest area jalan bypass yang kini menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

“Informasi yang diperoleh bahwa untuk rest area yang direncanakan di areal jalan bypass tersebut tidak masuk dalam perencanaan, namun kenapa bisa muncul dalam RKA,” ujar Ismail, ditemui di Kantor DPRD Gorut, Selasa (28/11/2022).

“DPRD harus tegas, jangan hanya diam atau setuju saja, ini sudah jelas belum urgen, bukan kebutuhan mendesak” tegasnya.

Ia pun menilai apa yang direncanakan pemerintah daerah Gorut untuk pembebasan rest area di kawasan bypass itu adalah pemborosan, karena karena untuk rest area yang sudah ada Detail Engineering Design (DED) itu ada di kawasan Pontolo Indah.

“Kenapa mau cari tempat lain? Kalau mau dikembangkan, ya Pontolo saja, itu sudah jelas semuanya, kenapa mau cari kawasan lain? sama dengan buang-buang uang rakyat,” ujarnya.

Ia berharap DPRD memperjuangkan agar dana Rp3,5 miliar yang diperuntukkan pembebasan lahan rest area itu dialihkan ke program lain yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat, terutama untuk program pertanian atau penanganan banjir.

“Padahal saat ini isu terkait dengan krisis pangan tahun 2023 menjadi perhatian, setidaknya pemerintah daerah atau DPRD dapat menyikapi ini melalui pembahasan APBD, bagaimana mempersiapkan daerah dan masyarakat untuk menghadapi kondisi tersebut,” tutur Ismail.

Penulis: Dani Baderan