Teddy Garuda Soroti Politisasi Upah Buruh Setiap Jelang Pemilu-Pilkada

Kronologi, Jakarta – Isu tuntutan kenaikan upah atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang selalu disuarakan para kaum buruh menjadi komoditas politik yang mampu menuai keuntungan bagi para politikus. Namun sebaliknya, bagi para pelaku usaha hal tersebut justru dinilai membuat gerah.

Pembahasan UMP di berbagai wilayah biasanya kian intens, setiap menjelang Pemilu atau Pilkda.

Merespons hal ini, Partai Garuda mewanti-wanti politisasi upah yang kerap menjadi komuditas politik jelang pergantian rezim.

“Jangan karena mau menjelang Pemilu dan Pilkada, jangan karena ada kepentingan untuk mendapatkan suara, lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat, tapi sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara,” kata Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/11/2022).

Teddy mengatakan, persentase kenaikan upah harus melihat dunia usaha yang masih berjuang, belum normal, pasca covid yang menghantam dunia, di tengah para pekerja yang banyak ter-PHK.

Tuntutan kenaikan upah di tengah ancaman resesi, kata Teddy, malah bisa menambah beban berat bagi perekonomian.

“Jangan sampai Pengusaha makin terhimpit, PHK bertambah, sehingga yang ter-PHK sebelumnya saat covid, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai karena upah naik gila-gilaan, maka harga jual maupun harga beli material naik, yang mengakibatkan turunnya produksi,” ulas Jubir Partai Garuda itu.

Akhirnya, dia melanjutkan, yang terlihat gagah hanya para pembuat keputusan, yang bagi pekerja malah merugikan. Ketika pekerja ter-PHK akibat kebijakan itu, maka dapat dipolitisasi lagi, dengan mendukung perjuangan orang-orang yang ter-PHK dalam narasi dan orasi untuk Pemilu dan Pilkada.

“Kenaikan upah yang wajar saja, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat. Yang tadinya memiliki pekerjaan akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan,” pungkas Teddy.

Editor: Alfian Risfil A