Pemungutan Suara Lewat Pos Dianggap Rawan Disalahgunakan

Kronologi, Jakarta – Partai Garuda merespons usulan Komnas HAM terkait pemungutan suara melalui pos diterapkan pada Pemilu Serentak 2024.

Komnas sebelumnya menyarankan pemerintah dan DPR membuat regulasi mengenai hal itu untuk menjamin partisipasi publik lebih luas.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan, pihaknya menolak usulan Komnas HAM tersebut. Alasannya, karena rawan terjadi kecurangan.

“Usulan Komnas HAM terkait pemungutan suara via Pos di Pemilu 2024 di seluruh Indonesia, sepertinya sulit dilaksanakan, karena surat suara berpindah tangan tanpa pengawalan, sehingga akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan,” kata Teddy Gusnaidi
Teddy, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).

Tedy meragukan hal tersebut. Sebab, selama ini proses penjagaan surat suara yang dilakukan dengan ketat dan dijaga secara berjenjang kerap terjadi kecurangan dan penyalahgunaan.

“Bagaimana jika yang tidak terjaga 24 jam? Tentu sangat terbuka potensi penyalahgunaan,” imbuh Teddy.

Ia juga menilai masyarakat Indonesia saat ini sudah terbiasa mengirimkan sesuatu secara digital. Jika kemudian diharuskan mengirimkan surat suara secara fisik melalui pos, tentu akan menurunkan tingkat pemilih.

“Kenapa turun, karena mereka malas untuk proses memilih dan harus mengirimkan sendiri ke tempat pengiriman. Ini membutuhkan effort lebih,” tutur jubir Partai Garuda itu.

Teddy menjelaskan hal yang paling mudah adalah pemilihan menggunakan teknologi. Hal tersebut tidak membutuhkan banyak tindakan dan bisa dilakukan masyarakat dengan mudah. Kendati demikian, Teddy menyadari hal itu belum bisa dilakukan karena berbasis data non fisik, sehingga sangat terbuka untuk disalahkangunakan.

“Jadi yang perlu dilakukan adalah penguatan dalam rekapitulasi di setiap jenjang pemeriksaan surat suara TPS, bukan cara pemungutannya. Untuk sementara datang ke TPS masih lebih baik,” pungkasnya.

Editor: Alfian Risfil A