Megapolitan

Demokrat Jakarta: Pembahasan Anggaran DKI 2023, Harus Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi

Published

3 bulan ago

2 November 2022

REDAKSI

Demokrat Jakarta: Pembahasan Anggaran DKI 2023, Harus Antisipasi Dampak Resesi Ekonomi 31

Kronologi, Jakarta – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2023 (KUA PPAS 2023) harus berkualitas.

Dalam hal ini, pihaknya menyoroti agar APBD DKI Jakarta 2023 bisa mengantisipasi dampak Resesi ekonomi yang diduga bakal menerjang seluruh penjuru dunia.

“Dua hari terakhir, rapat panjang KUAPPAS TA 2023. Banyak pointers yang kami sampaikan di forum penting ini. Antara lain, (APBD DKI) harus bisa mengantisipasi dampak resesi ekonomi. Salah satunya, Postur anggaran harus lebih banyak memberikan perhatian untuk pelaku UMKM,” ujar Mujiyono dikutip dari akun Instagram-nya, Rabu (2/11/2022).

Selain itu, kata dia, Demokrat Jakarta mendorong adanya peningkatan kapasitas layanan publik dengan memberikan perhatian kepada RT/RW dan Lembaga Kemasyakatan lainnya di titik layanan yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, RT/RW maupun lembaga kemasyarakatan itu merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah kepada warganya.

“Tidak kalah penting, jelang tahun politik agar memberikan perhatian kepada penyelenggara pemilu, KPUD Bawaslu PPK dengan sarana prasarana yang memadai agar tercipta kualitas pemilu yang lebih baik,” katanya.

Saat ini, Badan Anggaran DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sedang membahas KUA PPAS 2023. Setidaknya, ada tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD 2023. Yakni, penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi.

KUA-PPAS APBD 2023 itu merinci untuk anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat mencapai Rp219 miliar, Jakarta Utara (Rp247 miliar), Jakarta Barat (Rp236 miliar), Jakarta Selatan (Rp193 miliar), Jakarta Timur (Rp296 miliar), dan Kepulauan Seribu (Rp105 miliar).

Untuk penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat (Rp111 miliar), Jakarta Utara (Rp130 miliar), Jakarta Barat (Rp122 miliar), Jakarta Selatan (Rp113 miliar), dan Jakarta Timur (Rp149 miliar).

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi 2023 sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat (Rp21 miliar), Jakarta Utara (Rp17 miliar), Jakarta Barat (Rp20 miliar), Jakarta Selatan (Rp19 miliar), Jakarta Timur (Rp24 miliar), dan Kepulauan Seribu (Rp19 miliar).