Komisi II Kabgor Sarankan Pemerintah Hukum Berdiri Pejabat OPD yang Tak Capai Target PAD

Kronologi, Gorontalo – Komisi II DPRD memberi usul kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar tak memberi tempat duduk pejabat Organisasi Perangkat Daerah pada rapat internal jika belum memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD).

Usul Ali itu tak lain agar pemerintah lebih tegas kepada seluruh OPD untuk lebih bekerja maksimal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo.

“Waktu saya masih menjabat kepala desa, evaluasi PAD dari camat hingga bupati dilakukan tiap dua pekan sekali. Kalau misal ada yang tidak mencapai target per bulan, maka diminta berdiri biar semua kepala desa tahu. Usul saya buat seperti ini,” kata Ali saat rapat singkronisasi bersama Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, Kamis (27/10/2022).

Menurut Ali, masalah yang menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun 2023 menurun karena sikap pemerintah yang belum terlalu tegas kepada OPD yang berpotensi meningkatkan PAD.

Kendati demikian, politisi PDIP ini tetap mengapesiasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yang terus memberikan kinerja terbaik, meski terbilang baru karena belum lama di bentuk.

“Kami menilai kerja Dinas Pendapatan dan Aset Daerah sudah bisa sangat maksimal. Patut diapersiasi. Ibat bayi yang baru belajar untuk duduk, meski tulang belakang belum kuat tetapi sudah harus dipaksa berlari,” ujar Ali

Ia pun kembali mengingatkan kepada pemerintah jika daerah punya sejuta potensi untuk meningkatkan PAD. Namun, kembali kepada pemilik potensi apakah mau menggunakan potensi tersebut. Ali memberi contoh seperti pajak sarang burung walet.

“Potensi pendapatan dari burung wallet itu sangat menjanjikan. Bisa dibayangkan pekerja jaga gedung saja mampu membeli motor dan mobil, apa lagi pemilik usaha. Ini tinggal tergantung bagaimana cara pemerintah mendapatkan sumber-sumber PAD dari potensi daerah,” tukas Ali.

Penulis: Even Makanoneng