Regional

KPK Sayangkan Sikap Walk Out Anggota DPRD: Gaji Pegawai dan Honorer Terhambat, Kasian

Published

8 bulan ago

14 Oktober 2022

REDAKSI

KPK Sayangkan Sikap Walk Out Anggota DPRD: Gaji Pegawai dan Honorer Terhambat, Kasian 31

Kronologi, Gorontalo – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ely Kusumastuti, menyayangkan sikap Anggota DPRD walk out saat Paripurna Tingkat II APBD Perubahan 2022.

Pernyataan Ely ini beredar dalam video berdurasi 2 menit 51 detik saat rapat koordinasi terkait proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022 dan APBD 2023 antara KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pimpinan DPRD, serta masing-masing ketua fraksi.

Dalam video tersebut Ely tampak menjelaskan hasil pengamatan KPK pada dokumen perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023 Kabupaten Gorontalo.

Kata Ely, berdasarkan arsip yang diterima, KPK telah melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan. Tercantum Standar Satuan Harga (SSH) dan implementasi SSH, indikator analisis standar biaya, indikator penganggaran APBD, penyampaian perancangan KUA-PPAS, kesepakatan rangcangan, penyerahan RAPBD, hingga persetujuan DPRD, serta pengawasan.

“Nah, kami mendengar APBD Perubahan 2022 sudah disahkan, tetapi ada pihak-pihak yang menyampaikan belum sah (pengesahan APBD Perubahan 2022) karena ada 16 Anggota DPRD melakukan walk out. Kami menyayangkan hal itu,” kata Ely.

Ely menjelaksan, kepentingan KPK dalam rangka rapat koordinasi bersama para pihak yang dihadirkan sebagai bentuk agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

“Apa kepentingan kami disini, karena kalau sampai ada keterlambatan (APBD Perubahan) kami berkewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan pelayanan publik,” tutur Ely.

“Jika ada keerlambatan dalam pengesahan APBD Perubahan ini, maka otomatis penggajian para pegawai, honorer, termasuk kegiatan-kegiatan lain untuk kepentinggan pelayanan publik terlambat dan terhambat. Kasian sekali,” sambung Ely.

Untuk itu, ia mengajak para anggota DPRD yang mengambil sikap walk out untuk sama-sama memikirkan hal yang terbaik untuk pelayanan publik. Sebab, Ely menyakini setiap anggota DPRD mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

“Mari sama-sama kita perbaiki ini. Jangan terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari Jumat ini menjadi berkah bagi kita semua,” ujar Ely.

“(Soal) indikasi pokir yang tidak sah, atau ada indikasi suap, atau gratifikasi, atau markup anggaran. Saya yakin tidak. Saya menyakini tidak ada, ini hanya karena sedikit perbedaan yang bisa kita carikan solusinya,” tutup Ely.