Fraksi NasDem Minta Pemda Kaji kembali Kebijakan Pengurangan TPP

Kronologi, Gorontalo – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) meminta pemerintah daerah setempat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.

Pasalnya, menurut anggota Fraksi NasDem DPRD Gorut, Jerry Kiswanto, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 bahwa TPP bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN.

“Sehingga jika besaran TPP akan dikurangi akan berakibat turunnya kualitas dan kuantitas disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN. Olehnya Fraksi NasDem berpandangan kiranya pemerintah daerah dapat melakukan kajian kembali terhadap kebijakan pengurangan TPP,” ujar Jerry saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna, Senin (10/10/2022).

Kendati demikian, lanjut Jerry, yang mengetahui secara jelas kebutuhan individu ASN atas perlunya pendapatan TPP adalah pemerintah daerah itu sendiri.

“Jika pemerintah daerah berpandangan bahwa pengurangan TPP adalah demi kepentingan rakyat dan tidak akan memengaruhi kinerja dan tidak memengaruhi tingkat kesejahteraan ASN, maka Fraksi NasDem menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui keberadaan dan kondisi psikologi ASN,” jelas dia.

Namun, lanjut Jerry, ketika pemerintah daerah tetap memilih kebijakan mengurangi besaran TPP pada APBD Perubahan tahun 2022, Fraksi NasDem berpendapat bahwa pengurangan TPP tidak dilakukan melalui mekanisme pengurangan nilai kinerja sebenarnya yang telah diperoleh setiap ASN.

“Sebab pengurangan nilai kinerja dari nilai kinerja yang tinggi yang sebenarnya telah diperoleh setiap ASN akan menjatuhkan kredibilitas ASN yang berkinerja tinggi,” ujar Jerry.

Sehingga, menurut Jerry, Fraksi NasDem menyarankan agar pemerintah daerah mempertahankan hasil penilaian kinerja ASN apa adanya. Namun yang dilakukan adalah penyesuaian besaran
standar TPP, melalui perubahan SK.142.IV.2022, sehingga meskipun besaran TPP yang diterima ASN berkurang, hasil penilaian kinerjanya tetap sesuai fakta yang ada.

“Atau menambah kekurangan TPP tersebut. Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana penyampaian kami sebelumnya pada pandangan ini,” tutup Jerry.

Penulis: Dani Baderan