Forum Parlemen Wanita Dunia: Perempuan Harus Memimpin Jalan

Kronologi, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan perempuan-perempuan tangguh untuk berkontribusi nyata membangun dunia agar bisa menjadi lebih baik. Menurutnya, perempuan harus bisa memimpin jalan.

Hal tersebut disampaikan dalam 34th Session of the Forum of Women Parliamentarians di Kigali, Rwanda, Selasa (11/10). Diskusi Forum Anggota Parlemen Perempuan dunia itu digelar dalam rangkaian Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-145 di Rwanda.

“Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan Anda dalam sesi ke-34 Forum Anggota Parlemen Wanita di kota Kigali yang semarak,” kata Puan saat menyampaikan sambutan.

Forum Perempuan Anggota Parlemen sebelumnya digelar dalam Sidang IPU ke-144 yang diselenggarakan di Bali pada Maret lalu. Saat itu hadir 129 peserta, termasuk 64 anggota parlemen dari 60 negara dan perwakilan dari berbagai organisasi internasional.

Puan mengulas kembali sejumlah isu penting yang dibahas dalam Forum Perempuan Anggota Parlemen di Bali yang menjadi kontribusi kepada Majelis IPU. Salah satunya terkait perspektif gender dalam rancangan resolusi di hadapan Komite Tetap untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional dengan judul ‘memikirkan kembali dan membingkai ulang pendekatan terhadap proses perdamaian dengan tujuan untuk membina perdamaian yang langgeng’.

“Dan draf resolusi di hadapan Komite Tetap Pembangunan Berkelanjutan yang berjudul Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai enabler untuk sektor pendidikan, termasuk di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Forum Perempuan Anggota Parlemen di Bali pun memuat diskusi tentang pengalaman parlemen dalam mempromosikan kesehatan perempuan, anak-anak, dan remaja di masa pandemi Covid-19 serta pemulihan pandemi yang sangat penting.

Dari diskusi itu, kata Puan, anggota forum sepakat mengajak perempuan dan anak perempuan agar terlibat dalam desain dan pemberian layanan kesehatan serta diberdayakan untuk menuntut hak mereka atas kesehatan.

“Kami juga berbagi strategi dan praktik yang baik untuk pemulihan pasca-Covid yang memprioritaskan kesehatan, hak seksual dan reproduksi serta meningkatkan akses ke layanan kesehatan untuk semua,” ucap Puan.

Sidang IPU ke-144 sendiri telah mengadopsi item darurat berjudul ‘Resolusi damai perang di Ukraina, menghormati hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan integritas teritorial’. Untuk item darurat itu, Forum Anggota Parlemen Perempuan telah berkontribusi dengan membuat rekomendasi kuat mengenai Gugus Tugas yang dibuat setelah item darurat.

“Agar komposisinya seimbang gender dan termasuk negara-negara yang tidak memiliki kepentingan tinggi dalam konflik,” terang Puan.

Mantan Menko PMK ini meyakini, para pemimpin perempuan harus bersatu untuk memperkuat suara. Puan menegaskan, upaya multi-stakeholder untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sangat penting.

“Untuk mengembangkan solusi yang bermakna, efektif, dan inklusif untuk proses pemulihan global, perempuan harus berada di depan dan tengah, memimpin jalan,” ungkapnya.

“Dan memang, solidaritas global adalah kuncinya, serta multilateralisme adalah satu-satunya jalan,” lanjut Puan.

Ditambahkannya, perdamaian dan keamanan harus menjadi prioritas. Sebab, menurut Puan, dunia tidak akan pernah bisa mencapai kemakmuran jika konflik masih terjadi.

“Untuk itu, parlemen diharapkan menyebarkan budaya damai dan toleransi melalui dialog dan diplomasi,” ujarnya.

Puan menyebut, parlemen sebagai perwakilan suara kolektif rakyat merupakan landasan demokrasi yang memiliki semua potensi untuk membangun dunia agar lebih kuat dan tangguh untuk semua. Ia mengajak seluruh anggota Forum Parlemen Perempuan IPU untuk menciptakan dunia bagi semua generasi.

“Tindakannya sekarang, dan ini adalah kewajiban kita bersama. Membangun dunia yang lebih berkelanjutan, damai, dan sejahtera. Dunia di mana wanita dapat memanfaatkan potensi penuh mereka,” sebut Puan.

Di sela-sela IPU ke-145, Puan juga menghadiri Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament. Ia pun kembali mengingatkam soal pembahasan dalam KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia itu yang digelar di Tashkent, Uzbekistan, beberapa waktu lalu dengan fokus terhadap penilaian manfaat dan risiko teknologi baru untuk antisipasi risiko dan ketahanan ekonomi yang lebih besar.

“Teknologi merupakan sarana penting untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan,” katanya.

“Kami sepakat bahwa kemajuan terbaru dalam ekonomi digital adalah komponen kunci dari ketahanan dan pemulihan ekonomi. Mereka menghadirkan peluang untuk kemajuan yang lebih baik, jika dan hanya jika, diterapkan dengan cara yang peka gender,” sambung Puan.

Menurutnya, parlemen harus menangkap peluang itu untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar. Kemudian, kata Puan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun dunia yang lebih inklusif.

“Kami prihatin dengan risiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan digital yang semakin besar, pelecehan online, berita palsu, ujaran kebencian, dan kekerasan online yang menghambat hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan di mana pun,” tutur Puan.

Karenanya, Puan menyerukan agar risiko ini diatasi melalui kebijakan yang menjembatani kesenjangan digital dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara online. KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia pun mengakui peran parlemen yang peka gender dalam mendorong legislasi yang responsif gender.

“Kami juga mendukung pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk secara online. Kami menyoroti pentingnya kepemimpinan parlemen dalam menanggapi risiko tersebut,” papar Puan.

Deklarasi Tashkent, yang diadopsi pada akhir KTT, mencerminkan komitmen dari Ketua Parlemen perempuan dunia untuk mengubah institusi masing-masing menjadi parlemen yang peka gender serta memberlakukan undang-undang yang responsif gender.

Puan mengatakan, legislasi tersebut akan merespons soal peningkatan risiko yang melindungi hak dan kebebasan kelompok rentan perempuan dan anak perempuan di mana pun.

“Saya tahu kami dapat mengandalkan Anda semua untuk mendorong agenda penting ini bersama kami,” ucapnya.

Pada Sidang Umum IPU ke-145 sendiri, Puan banyak berkomunikasi dengan anggota-anggota parlemen dari berbagai negara. Ia mengatakan, kehadirannya langsung pada forum parlemen internasional itu sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada Rwanda mengingat Rwanda juga memberikan dukungan kepada Indonesia saat menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144.

“Ini bentuk dukungan Indonesia kepada Rwanda untuk dapat bersama-sama hadir dan membahas isu-isu yang akan dibahas dalam IPU kali ini,” tutup Puan.