Politik Identitas?

Oleh: Ahmad Daryoko
(Koordinator INVEST)

Dalam wawancara tempodotco untuk persiapan tulisan group Tempo dalam minggu ini , didapat ulasan bahwa pasca diumumkannya Pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, maka partai lainpun bermanuver mengadakan “safari politik” sebagai reaksi sekaligus penjajagan koalisi guna menandingi Pencapresan Anies tersebut.

Sebagai contoh adanya pertemuan antara Prabowo (Capres Gerindra) dan Puan Maharani (PDIP), serta secara terpisah Erlangga Hartarto (Golkar) dan Puan, yang dikemas dengan berbagai event seperti naik kuda dan jalan santai.

Namun disayangkan “target” partai partai yang bermanuver “melawan” Anies tersebut hanya sebatas “menjegal” berkuasanya “Politik Identitas” yang mereka tengarai dibawa oleh Anies ! Dengan kata lain saat ini disematkan kepada Anies sebagai Capres pengusung “Politik Identitas”. Sehingga bisa dipastikan dalam Pemilu 2024 nanti Anies dan partai pengusungnya akan di cap sebagai pengusung Politik Identitas yang akan dikroyok oleh partai2 pengusung ” Politik Non Identitas”.

Dari Mana Munculnya Istilah Politik Indetitas?

Istilah Politik Identitas muncul ketika Ahok berhasil digusur dari PLT. Gubernur DKI dan tidak bisa mencalonkan sebagai Cagub DKI karena di penjara, karena terbukti di Pengadilan bersalah telah melontarkan pelecehan terhadap umat Islam lewat QS. Almaidah ayat 51. Dan oleh karenanya kelompok yang berhasil menggusur Ahok di “cap” sebagai pelaku politik identitas yaitu kelompok 212 dan pendukungnya.

Kalau Ada ‘Politik Identitas’, Mengapa Tidak Ada ‘Politik Tidak Beridentotas’?

Atau mengapa tidak tegas saja ? Yaitu kelompok yang mendukung Ahok misalnya sebagai Pengusung Politik Identitas “Berwarna Merah” dan penentang Ahok sebagai Pengusung Politik Identitas “Berwarna Hijau “?

Karena kalau tidak demikian, kemudian muncul pihak pihak tertentu yang menciptakan istilah “Politik Identitas” (tanpa warna) yang di “politisir” demi memojokkan kelompok yang lain !

Sehingga dalam Pemilu 2024 nanti tegas terjadinya kompetisi antara Politik Identitas “Hijau” dan Politik Identitas “Merah” ! Agar rakyat lebih jelas dalam memilih !

Degradasi Politik Kebangsaan

Dengan digembar gemborkannya istilah “Politik Identitas” sebenarnya rakyat dirugikan, karena Partai2 secara sadar telah “mendegradasi” peran politik untuk mewujudkan kesejahteraan dengan hanya berlomba berebut kekuasaan, dengan cara menghalalkan segala cara (Machiavellis) dengan diantaranya memojokkan pihak lawannsebagai pengusung “Politik Identitas”. Dan setelah berkuasa tidak memiliki “plateform” ekonomi/politik yang menolong kehidupan rakyat dari ancaman Komunis dan Kapitalis !

Kesimpulan:

Stigma “Politik Identitas” sengaja di lontarkan oleh pihak2 tertentu (berasal dari kelompok pendukung Ahok) yang kecewa tidak bisa mengusung Ahok sebagai Gubernur DKI. Yang mana sikap tersebut menjadi Ideologi Politik sampai saat ini, yg digunakan oleh kelompok tertentu guna “mengganjal” Pencapresan seseorang , dengan mengorbankan tujuan Pemilu/Pilpres guna mewujudkan Ideologi Etatisme (yang ada dalam Panca Sila dan UUD 1945) yang didalamnya terkandung Ideologi Ta’jul Furudz (Islam) juga.

MAGELANG, 8 OKTOBER 2022