Pembangunan Pilar Tapal Batas Diminta Dihentikan, Pemda Gorut Harus Koordinasi dengan Pemprov

Kronologi, Gorontalo – Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menghentikan proses pembangunan pilar tapal batas dengan Kabupaten Gorontalo.

Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan lokasi pembangunan pilar tapal batas di Desa Pontolo Atas pada Selasa 27 September 2022 kemarin.

“Kami meminta dengan tegas, agar kegiatan pemasangan pilar batas tersebut dihentikan,” tegas Matran, saat dihubungi, Kamis (29/9/2022).

Setelah pekerjaan tersebut dihentikan, kata Matran, Pemda Gorut harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk meminta kejelasan batas wilayah antara Kabupaten Gorontalo dan Gorut. Karena, menurutnya, dari informasi yang diterimanya telah ada penetapan batas wilayah yang penetapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Nah, ini yang harus diperjelas oleh Pemda Gorut melalui koordinasi untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pada masa Pemerintahan Rusli Habibie sebagai Bupati Gorut telah ada kesepakatan soal batas wilayah antara dua daerah itu, yakni pilar batas yang telah terbangun saat ini. Menurut dia, persoalan ini muncul karena kurangnya koordinasi Pemda Gorut, Pemprov Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

“Sehingga perlu dilakukan pengecekan terhadap batas wilayah tersebut yang menurut informasi telah ada penetapannya melalui Permendagri,” ungkap Matran.

Hal itu disampaikannya karena keterangan yang diperoleh dari lembaga eksekutif yakni Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorut merasa tidak pernah diundang terkait dengan pembahasan tapal batas itu.

“Olehnya, saya mengimbau kepada seluruh desa dan juga pihak eksekutif untuk dapat memperhatikan persoalan dokumen terkait dengan batas wilayah baik itu secara tertulis maupun secara histori,” tutupnya.

Penulis: Dani Baderan