Kronologi, Jakarta – Keputusan pemerintah Jokowi menaikkan harga ‘BBM Bersubsidi’ menuai banyak protes dari rakyat.
Jokowi sebelumnya mengaku pemerintah membuat keputusan dalam situasi sulit, sehingga terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi yang disebutnya sebagai pilihan terakhir.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mempertanyakan sikap Jokowi yang menurutnya justru terlihat lebih memilih mengorbankan rakyat dibanding melakukan penghematan anggaran.
“Pemerintah justru tidak melakukan upaya-upaya penghematan sebelum menyuruh rakyat berhemat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Mujiyono dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa (4/9/2022).
“Saya tidak melihat adanya upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM ini.
Padahal, kenaikan harga BBM berdampak langsung pada masyarakat kecil karena berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok,” sambung Mujiyono.
Mujiyono lantas menpertanyakan, anggaran-anggaran besar yang tetap digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek pencitraan.
Begitu juga pejabat dan aparat pemerintah yang terkesan sedang memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Menurut Mujiyono, tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah.
“Kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY pada Juli 2022,” ungkapnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menggarisbawahi bahwa harga minyak dunia saat ini yaitu 89 USD per barrel masih dibawah asumsi makro yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yaitu sebesar 100 USD per barrel.
“Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022, seperti janji pak Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini,” tegas Mujiyono.
“Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu uangnya sekarang kemana?,” tanya Mujiyono menggugat.
Terakhir, Mujiyono juga mempertanyakan soal kebocoran penyaluran BBM bersubsidi.
“Pemerintah belum melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mencegah kebocoran penyaluran BBM bersubsidi yang lari ke industri-industri besar. Jika kebocoran ini bisa ditekan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi,” tegas Mujiyono.
Mujiyono pun mengingatkan, kenaikan BBM ini akan menciptakan efek berantai berupa kenaikan harga-harga barang secara umum.
Apalagi, dari data BPS dan BI mencatatkan kenaikan harga pangan telah melewati angka 10%,” lanjutnya.
Menurutnya, inflasi diprediksi dapat menyentuh 7%-8% jika harga BBM mencapai Rp 10.000. Dalam hal ini, kata Mujiyono, inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat dan angka kemiskinan berpotensi melonjak signifikan.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post