Sekjen PDIP Ungkit SBY Pernah Jegal Koalisi PDIP-PPP di Pilpres 2009

Kronologi, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada upaya penjegalan pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Hasto, justru SBY yang pernah menjegal PDIP pada Pemilu 2009. Hasto pun menceritakan upaya penjegalan tersebut.

“2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadharma Ali, sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat Presidential Threshold. Tetapi di putaran terakhir, ada penjegalan, sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (18/9).

Selain itu, Hasto juga menyinggung soal upaya kerja sama PDIP dengan Partai Demokrat di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ini terjadi pada tahun 2019 saat ada wacana Partai Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah,” kata dia.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak menolaknya, dan itu sudah disampaikan langsung oleh elite Demokrat Agus Hermanto.

“Saya sampaikan sikap dari PDI Perjuangan tersebut. ‘Monggo sekiranya Pak Agus Hermanto kalau mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi’. Lalu diadakan lobi,” ucap Hasto.

“Pak SBY memainkan lobi ke Gerindra, ke tempat Pak Jokowi, kemudian tidak mengambil keputusan, tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena salah satu ketum keberatan. Nah, itu langsung saya bantah,” imbuhnya.

Kemudian, diungkapkan Hasto, malam hari jelang pendaftaran ke KPU terkait capres-cawapres 2019, pihaknya juga mendapatkan info bahwa Demokrat akan bergabung. Atas informasi itu Hasto lantas langsung melakukan rapat dengan sekjen parpol lainnya.

“Saya tanyakan, ternyata semua enggak sependapat (menolak Demokrat,red). Karena kerjasama koalisinya sudah cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu (tanpa Demokrat),” ungkap Hasto.

“Ada Golkar, PPP dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak. Sebenarnya, tidak gabungnya Demokrat bukan karena ada penjegalan tapi karena strategi yang salah,” tambahnya.

Hasto pun meminta SBY untuk tak mencari-cari alasan dengan dalih penjegalan. Apalagi, jika itu sebenarnya karena Partai Demokrat tidak mendapat dukungan dari partai lainnya.

“Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari parpol, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa tuduhan SBY soal upaya penjegalan itu merupakan bagian dari strategi playing victim yang dimainkan SBY sejak lama.

“Tapi strategi itu kan sudah kuno dan enggak perlu bicara skenario victim-lah, naikkan elektoral,” pungkasnya.

SBY sebelumnya menyebut bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi akan dijegal agar tidak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. SBY berpendapat rencana tersebut merupakan suatu kejahatan. Sebab, menurut dia, rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa pilihan pemimpinnya di masa mendatang.

“Jahat bukan?,” ucap SBY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Editor: Alfian Risfil A