Sindir PD soal Kenaikan BBM, Teddy: Jangan ‘Mengakali’ Rakyat!

Kronologi, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi sikap elite partai politik (Parpol) di luar pemerintah yang saat ini gencar menolak kenaikan harga BBM atas nama rakyat. Dia mengaku heran, karena mereka bersikap tidak konsisten sehingga terkesan justru ‘mengakali’ rakyat.

“Kalau menolak kenaikan harga BBM atas nama rakyat, itu harusnya konsisten. Jangan ketika bergabung di pemerintahan mendukung kenaikan BBM, ketika tidak lagi mendukung pemerintah menolak kenaikan BBM. Jadi atas nama rakyat atau atas nama kepentingan politik yang berlindung dibalik nama rakyat?,” kata Teddy dalam keterangan persnya, Sabtu (10/9/2022).

Menurutnya, saat ini terjadi fenomena mengatasnamakan rakyat menolak kenaikan harga BBM, lalu ada Partai yang sebelumnya mendukung kenaikan harga BBM, kini juga ikut-ikutan menolak kenaikan harga BBM.

“Padahal di setiap rezim, ketika BBM naik, selalu ada penolakan seperti sekarang. Tanpa malu seolah-olah mereka tidak pernah mendukung kenaikan harga BBM,” cetus Teddy.

“Jadi dapat dipastikan bahwa, saat ini Partai Politik yang mendadak menolak kenaikan harga BBM, tujuannya bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan mendapatkan dukungan suara Pemilu (2024). Karena kalau mereka konsisten, tentu mereka akan mendukung kenaikan harga BBM,” ungkap Teddy tanpa menyebut parpol yang dimaksud.

Dia pun memandang, saat ini drama atas nama rakyat sedang dimainkan gerombolan elite partai, seolah mau menjadikan diri mereka ‘Pahlawan Rakyat’ yang peduli atas nama rakyat sehingga mengecam tindakan yang ternyata dulu pernah mereka lakukan.

“Karena ini drama, maka jelas yang mereka lakukan adalah mengakali rakyat bukan membela rakyat,” sindirnya.

“Sudahi permainan usang ini, toh menaikkan harga BBM bukanlah sebuah kejahatan dan tidak melanggar hukum,” pungkas Jubir Partai Garuda itu.

PD dan PKS Tolak Kenaikan BBM

Untuk diketahui, Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan dua parpol di Parlemen Senayan yang menyatakan menolak kebijakan pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyatakan bahwa Jokowi sudah mengabaikan suara rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Solar hingga Pertalite.

Dia memandang kebijakan ini memperlihatkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan yang dialami masyarakat.

Sebelumnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah setidaknya tercatat 2 kali menaikkan harga BBM.

Namun, politisi Demokrat, Cipta Panca Laksana, membandingkan harga BBM di era SBY dan Jokowi.

Di era SBY, kata dia, hanya 2 kali BBM mengalami kenaikan harga dan 1 kali mengalami penurunan. Sementara, kenaikan harga BBM tercatat sampai 7 kali dilakukan di era Jokowi.

Editor: Alfian Risfil A