Bambang Widjojanto Soroti Langkah KPK Periksa Anies soal Formula E

Kronologi, Jakarta – Eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) ikut menyoroti pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK terkait kasus Formula E Jakarta.

Mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu bertanya-tanya soal dugaan politisasi dan permufakatan jahat untuk mengkriminalisasi Anies.

Seperti diketahui, Anies dengan mengenakan baju dinas Gubernur DKI memenuhi panggilan KPK pada pukul 09.26 WIB, Rabu (7/9/2022) pagi tafi. Tak banyak yang disampaikan Anies selain berucap terima kasih.

Bambang Widjojanto lantas menyinggung tentang tahun politik di balik pemanggilan Anies.

Berikut pernyataan BW selengkapnya:

Adakah Politisasi dan Permufakatan Jahat untuk Kriminalisasi Anies Baswedan terkait Formula E?

Ada pertanyaan dari media yang diajukan pada saya atas pemanggilan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta oleh KPK berkaitan dengan Pagelaran Event Internasional Formula E pada hari ini tanggal 7 September 2022. Berkenaan dengan pertanyaan itu maka perlu dikemukakan beberapa hal seperti tersebut di bawah ini.

1. Kewenangan Penyelidik KPK untuk memanggil seseorang harus dihormati. Penyelidik mempunyai otoritas untuk memanggil seseorang, termasuk Anies Baswedan untuk didengar keterangannya guna memastikan, apakah ada kasus berkaitan atas ‘hajatan’ internasional yang begitu sukses dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari publik maupun dunia internasional.

2. Sikap Anies Baswedan dengan merespons secara untuk menghadiri undangan dari Penyelidik KPK juga perlu diapresiasi karena ditujukan untuk ‘membantu’ KPK agar semuanya menjadi jelas dengan menyatakan ‘Insyaallah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas’.

3. Ada faktual konteks berupa politisasi yang tak bisa dilepaskan dari isu Formula E ini. Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan ‘politicking & provokasi’ untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta. Kendati program itu sudah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Pemprov DKI Jakarta.

4. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa event Formula E sangat sukses, bahkan disebutkan ‘Dalam catatan Formula E bahwa Jakarta E Prix adalah yang terbaik dalam delapan tahun sejarah Formula E,’. Yang menarik, dunia internasional hingga pembalap Formula E, misalnya, De Vries, sang pemenang balapan Formula E, menyatakan ‘…I think the event has been great. I think the excitement from all the fans…. I hope to come back next year…. I think the race was a big success, and everyone seemed to enjoy this event….’

5. Yang menjadi pertanyaan besar pascapemberian keterangan Anies Baswedan atas pemanggilan dari KPK, apakah Pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan dan tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies?

6. Tahun ini adalah bagian dari ‘Tahun Politik’ menjelang Tahun 2024 di mana ‘political tension’ makin menguat dan mengeras. Drama dan sandera politik serta potensi ‘political corruption’ makin menguat dan mengeras sehingga akan banyak diciptakan kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang autentik dan memberikan kepastian & keadilan bagi masyarakat.

7. Selain itu, ada sinyalemen yang mengonfirmasi kekhawatiran di atas, yaitu misalnya: tidak hanya isu Formula E sedari awal sudah dipolitisasi oleh beberapa orang anggota parlemen DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI & PDIP saja, tapi juga ada cipta kondisi dengan demo-demo kecil di depan Gedung Merah KPK serta ada 1-2 orang Pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja ‘memaksakan’ dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuh-penuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK.

Semoga yang terbaik yang akan terjadi dan kita ditunjukkan suatu proses penegakan hukum yang autentik karena mengabdi pada kepentingan Daulat Hukum yang berpijak pada kepastian dan keadilan, bukan ‘brutalitas’ penegakan hukum karena melakukan permufakatan jahat melalui kriminalisasi yang bersifat grand political corruption di tahun politik serta berbasis pada afiliasi & kepentingan politik sesaat dan sesat.

KPK: Pemeriksaan Anies Murni Kepentingan Hukum

Menanggapi hal itu Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bila pemanggilan terhadap Anies adalah murni proses hukum. Ali sendiri menghargai kehadiran Anies hari ini memenuhi panggilan penyelidik KPK.

“Kami hargai atas kehadirannya di gedung Merah Putih KPK memenuhi undangan tim penyelidik dalam rangka permintaan keterangan dan klarifikasi tersebut. Kami tegaskan, permintaan keterangan dan klarifikasi dimaksud murni kepentingan hukum sebagai kebutuhan proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK,” kata Ali.

“Karena ini masih pada tahap penyelidikan tentu terkait materi permintaan keterangan nanti tidak bisa kami sampaikan ke publik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan ke Anies terkait gelaran Formula E Jakarta.

“Lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu. Awalnya seperti apa sih misalnya? Tawaran dari mana? Kemudian direncanakan? Kemudian penganggarannya? Kemudian pelaksanaannya sampai pertanggungjawabannya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2022).

Alex menyebut, Anies akan ditanya soal keuntungan pelaksanaan Formula E yang digelar 4 Juni lalu. Selain itu, soal penganggarannya bakal dikonfirmasi ke Anies.

“Karena kalau tujuannya bisnis, pasti kan pertimbangannya ini nanti mendapatkan keuntungan, banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi kan. Seperti itu yang perlu kita klarifikasi, bagaimana penganggarannya?” jelasnya.

Alex juga akan menanyakan terkait masa jabatan Anies yang bakal habis Oktober mendatang. KPK akan menanyakan soal pertanggungjawaban dan commitment fee Formula E saat Anies tak lagi menjabat Gubernur.

“Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau plt-nya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomi tidak menguntungkan? Bagaimana pertanggungjawabannya, padahal commitment fee itu nggak bisa ditarik,” tuturnya.

“Nah, hal yang seperti itulah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan (Anies Baswedan). Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,” lanjut Alex.

Editor: Alfian Risfil A