Astaga, Kuasa Hukum PT TMS Sebut Surat Bupati Picu Kekacauan di Sangihe

Kronologi, Sangihe – Kuasa Hukum PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Reza Sofian menyebutkan, bahwa Surat Penjabat Bupati Sangihe, Rinny Tamuntuan, yang isinya meminta agar PT TMS untuk menghentikan aktivitas penambangan emas di Kampung Bowone, sebagai pemicu terjadinya tindak pidana perusakan truk tronton yang memuat alat berat oleh sekelompok warga, pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu.

Hal itu, disampaikan Sofian, saat menggelar aksi demo bersama sekitar 50 karyawan PT TMS di Gedung DPRD Sangihe, Senin (1/9/2022).

“Surat Bupati Sangihe yang dilayangkan kepada klien saya dalam hal ini PT TMS, yang isinya menghentikan aktivitas pertambangan TMS, sebagai pemicu terjadinya tindak pidana perusakan kaca truk tronton yang memuat alat berat, oleh sekelompok warga yang mengaku dari Save Sangihe Island (SSI),” tuding Sofian.

Namun, pernyataan Sofian yang terkesan tendensius itu, langsung dibantah Assisten Pemerintahan Setda Sangihe, Johanis Pilat. Dia menyatakan, surat Bupati Sangihe yang dikirim ke PT TMS itu untuk menindaklanjuti surat dari Komnas HAM, putusan PTUN Manado, serta surat dari Deputi I Kepala Staf Kepresidenan yang menyikapi berbagai dinamisasi di masyarakat terkait operasionalisasi  PT TMS.

“Sangat tidak logis, kalau surat Bupati yang dikirim ke PT TMS itu, sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan. Dasar surat tersebut sangat jelas, dimana pemerintah daerah menindaklanjuti surat dari Komnas HAM, surat Deputi I Kepala Staf Kepresidenan dan surat keputusan PTUN Manado yang membatalkan ijin lingkungan dari TMS,” ujar Pilat.

Ketua DPRD Kabupaten  Sangihe, Josephus Kakondo, kepada para pendemo dengan tegas mengatakan, surat yang dikeluarkan oleh Bupati itu, sama sekali tidak ada masalah.

“Terkait surat yang di keluarkan oleh Bupati Sangihe itu tidak ada persoalan, yang menjadi fokus kami adalah menyangkut nasib para karyawan TMS,” kata Kakondo.

Penulis: Ronal Katiandagho