Pokir DPRD Disebut Jadi Ajang Jual Beli Proyek, Begini Penjelasan Roni Imran

Kronologi, Gorontalo – Menanggapi tuntutan mahasiswa tentang penghapusan Pokok Pikiran (Pokir) yang disebut menjadi ajang jual beli proyek, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roni Imran mengungkapkan bahwa Pokir tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat saat reses.

Dan pokok-pokok pikiran yang lahir itu, kata Roni, harus diperjuangkan sampai terealisasi. Karena itu adalah aspirasi rakyat.

“Itu pokok-pokok pikiran yang kami perjuangkan, kenapa? karena kami disumpah untuk mewujudkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bentuk pokok-pokok pikiran oleh PP nomor 12 tahun 2018 itu wajib dan harus masuk,” tegas Roni, saat dihubungi Rabu (31/8/2022).

Lanjut, Roni menjelaskan, Pokir DPRD adalah salah satu cara pendekatan secara politik yang dilakukan wakil rakyat melalui kegiatan reses maupun musyawarah rencana pembangunan daerah.

Dari Pokir pula, kata politikus NasDem ini banyak program yang menjadi janji politik eksekutif dapat diwujudukan. Salah satunya adalah program ternak sapi yang menjadi visi misi pemerintahan IQRA. Di mana di tahun sebelumnya yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya pengadaan ayam dan kambing.

“Beras dan sapi yang menjadi tuntutan saat itu, kami anggarkan Rp1,8 miliar untuk pengadaan sapi ternak melalui Pokir anggota DPRD,” kata Roni.

Sementara terkait dengan teknis pelaksanaan pengadaan ada pada dinas terkait yakni Dinas Peternakan.

“Kami hanya sampai pada urusan untuk menyampaikan pengadaan itu, dan tidak melakukan intervensi apapun,” kata dia.

“Kemudian pelaksanaan program nya di sana dan kami akan mengawal pemanfaatannya lagi, setelah ada sapi itu mana penerima, cukup sampai di situ,” tandasnya.

Penulis: Dani Baderan