Begini Penjelasan Kadis Pendidikan Gorut Soal Beasiswa yang Menjadi Tuntutan HPMI-GU

Kronologi, Gorontalo – Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Irwan Usman, menanggapi polemik beasiswa program studi S1 yang menjadi tuntutan Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Utara (HPMI-GU).

Menurut Irawan, persoalan tersebut sudah mulai tidak direalisasikan sejak tahun 2020. Meski merupakan janji politik pemerintahan saat ini, tetapi pihaknya tidak akan mengesampingkan regulasi yang ada, yang menyebut bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan untuk SMA, SMK dan perguruan tinggi, sejak 1 Agustus 2017 tidak berada pada pemerintah kabupaten dan kota.

Hal tersebut merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku secara nasional.

“Apa yang kami lakukan? pada tahun 2020 kami melakukan revisi perda nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, dengan catatan ketika revisi penyelenggaraan pendidikan ada maka turunlah peraturan bupati untuk mengintervensi,” kata Irwan, saat menerima massa aksi di Ruang Tinepo Kantor Bupati Gorut, Senin (29/8/2022).

Namun ia menyampaikan pada tahun 2020, kondisi Kabupaten tidak kondusif. Sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak sampai akhir tahun.

Setelah masuk tahun 2021 pihaknya mengusulkan kembali revisi perda tersebut, dengan asumsi bahwa pada APBD perubahan tahun 2021 beasiswa bisa dianggarkan dan pihaknya tidak melanggar ketentuan

“Tetapi lagi-lagi kami sudah usulkan ke DPRD sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya,” tuturnya lantang di depan massa aksi.

Irwan mengatakan dari Juni 2021 mulai dari tahapan Focus Group Discussion (FGD) sampai dengan studi komparasi sudah dilakukan, sehingga sudah dapat diusulkan ke DPRD.

“Tahun 2022 kami tidak tau bagaimana bentuknya,” tandasnya.

Penulis: Dani Baderan
Editor : Febrian