Audiensi Dengan Mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Gorut Jelaskan Penyebab Beasiswa S1 Ditiadakan

Kronologi, Gorontalo – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo Utara (HPMI-GU) yang melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, akhirnya melakukan audiensi dengan Wakil Ketua 1 DPRD, Roni Imran.

Dalam audiensi dengan mahasiswa, Roni Imran juga menanggapi persoalan beasiswa yang masuk dalam tuntutan massa aksi, yang merupakan salah satu janji politik dari pemerintahan saat ini.

“Memang yang kami bahas untuk tahun ini ada anggaran 800 juta rupiah hanya untuk beasiswa S2 untuk semester satu sampai empat,” kata Roni, Senin (29/8/2022).

Sehingga untuk program studi S1 tidak ada, karena kata Roni, tidak diajukan dari eksekutif. Tetapi DPRD telah menanyakan kepada lembaga eksekutif untuk beasiswa mahasiswa itu.

“Penyampaian dari kepala dinas, ada aturan yang harus disesuaikan dengan kewenangan,” tutur Roni.

Ia menyampaikan saat ini kewenangan untuk intervensi bantuan kepada mahasiswa bukan lagi dari pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan terhadap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kalau SMA itu kewenangannya pemerintah provinsi. Tetapi di daerah lain masih bisa ditangani oleh daerah. Seperti Kabupaten Bone Bolango kita sudah tanyakan, kalau di Gorut dinas pendidikan tidak mengajukan itu,” jelasnya.

Ia menyampaikan di Kabupaten Bone Bolango telah ada kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

“Kami akan sampaikan pada pembahasan anggaran yang akan diajukan tahun ini. Yang harus kita paksa agar ada kerja sama dengan perguruan tinggi, agar dapat menjadi landasan hukum untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa,” papar dia.

Tak hanya itu sebagai solusi lainnya, pihaknya akan mengupayakan agar perguruan tinggi swasta dapat memberikan dispensasi pengurangan SPP untuk mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga anggaran beasiswa dapat diupayakan.

“Tetapi dalam beasiswa dari daerah, DPRD akan mendorong lembaga eksekutif untuk melakukan seperti daerah lain,” tutup Roni.

Penulis: Dani Baderan
Editor : Febrian