Ancaman Krisis Pertalite: Segera Buat Regulasi Pembatasan

Kronologi, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat contingency plan (rencana cadangan) mengatasi ancaman krisis bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang sudah terjadi di sejumlah daerah.

Subsidi APBN untuk BBM juga sangat besar yaitu Rp502 triliun. Ini sangat besar dan membuat beban APBN cukup berat. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendukung penuh pernyataan Puan itu.

“Mbak Puan sudah mengatakan terkait contingency plan yang harus direncanakan sedemikaian rupa itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, beban negara terhadap bahan bakar subsidi ini semakin membengkak, kita bisa lihat di daerah lain, kelangkaan akan pertalite ini juga semakin besar. Sekali lagi, yang harus dilakukan oleh negara segera menerbitkan regulasi terhadap pembatasan pembelian BBM subsidi,” kata Gus Falah kepada wartawan, (18/8)

Legislator dapil Jatim X ini, mengingatkan pemerintah agar regulasi yang diterbitkan tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang mampu justru ikut menikmati Pertalite.

“Jangan tidak tepat sasaran. Mobil mewah beli Pertalite, CC-nya besar beli Pertalite, ini harus kita pikirkan bersama. Dan saya minta negara harus segera menyikapi membuat regulasi yang tepat dan pro rakyat,” ungkap Gus Falah.

“Yang boleh membeli, misalkan kendaraan umum angkutan massal, ataupun kendaraan roda dua itu yang bisa membeli,” tegas Sekum Bamusi DPP PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” ujar Puan dalam keterangannya, 11 Agustus Lalu.