Kronologi, Gorontalo – Sejumlah Aktivis Pemuda Gorontalo secara tegas menolak mutasi sejumlah oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J ke wilayah hukum Gorontalo.
Menurut Eks Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gorontalo, Mahlul Lutfi, bahwa kasus pembunuhan Brigadir J itu sungguh sangat merusak citra kepolisian dan sangat memalukan.
“Jika polisi bekerja sesuai dengan amanat konstitusi tentu kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi,” katanya kepada Kronologi. Minggu (14/8/2022).
Kata Lutfi, jika sesama polisi bisa saling baku tembak dan membuat drama seolah tidak terlibat serta tega mengorbankan orang lain, tentu bisa menjadi alasan kuat untuk tidak lagi percaya kepada institusi polri tersebut.
“Sesama mereka saja kelakuannya seperti itu apalagi jika berhadapan dengan masyarakat kecil. Mungkin kasus Brigadir J bisa jadi contoh bagaimana para oknum ini mendramatisir kasus-kasus yang dinilai janggal penyelesaiannya,” kata dia.
Meski demikian, Lutfi, mengaku bahwa langkah yang dilakukan oleh Kapolri saat ini sudah sedikit cukup untuk menaikkan rasa kepercayaan masyarakat lagi.
“Sedikit cukup karena sudah menetapkan tersangka kepada beberapa orang. Masyarakat masih menunggu Kapolri membuka seterang-terangnya motif kasus pembunuhan Brigadir J,” jelasnya.
Sementara itu, Eks Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo, Arlan, juga secara tegas menolak oknum-oknum polisi yang diduga terlibat di kasus Brigadir J itu dimutasi ke wilayah Provinsi Gorontalo.
“Jika nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus itu dimutasi ke Provinsi Gorontalo, maka sama saja mengirimkan para penjahat di bumi serambi madinah yang damai,” kata dia.
Arlan, juga menegaskan bahwa jika ada nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus Brigadir J dimutasi ke wilayah Gorontalo, maka kami akan mengadakan blokade pintu polda gorontalo.
“Permintaannya cuma satu, kami menolak dengan keras jika ada mutasi nama-nama yang diduga terlibat di kasus Brigadir J itu,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Arlan, juga meminta agar masyarakat Gorontalo turut mengawasi dan melakukan penolakan secara besar-besaran kepada oknum-oknum yang merusak institusi negara tersebut.
“Masyarakat harus menolak. Gorontalo tidak akan aman jika ada oknum yang merusak institusi kepolisian berkeliaran di tengah masyarakat,” bebernya.
Di tempat yang sama, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Gorontalo, Rahmat G. Ebu, meminta agar Kapolri juga segera menyelesaikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Narapidana (Napi) kasus narkoba terhadap Dir Tahti di Polda Gorontalo.
“Jangan hanya setengah-setengah, kami minta agar saat ini polri mulai bersih-bersih diri dari hal-hal yang bisa merusak citra diri sendiri,” pungkasnya.
Lanjutnya, sampai saat ini masyarakat Gorontalo juga masih menunggu proses lanjutan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh napi itu.
“Kan aneh Dir Tahti dibunuh oleh napi di rumahnya sendiri. Kami minta itu dibuka juga secara terang benderang apa motif pelaku,” tandasnya.
Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada (12/8/2022), dari 56 orang polisi yang diperiksa, sebanyak 31 orang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi polri (KEPP) dalam kasus dugaan pembunuhan berencana berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Penulis: Hamdi
Discussion about this post