Tanggapi Surat Edaran MenPAN-RB, DPRD Bonebol Minta BKD Transparan soal Data Pegawai Non ASN

Kronologi, Gorontalo – DPRD Kabupaten Bone Bolango meminta pemerintah setempat mengawal proses verifikasi data honorer di daerah.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Mahfud MD menerbitkan surat edaran tentang pendataan pegawai non-ASN. Dalam surat edaran itu, Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di instansi masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk transparan, tanpa kolusi dan nepotisme dalam mendata pegawai non-ASN.

“Hal ini harus dilakukan. Salah satunya untuk mengantisipasi KKN itu terjadi serta data base honorer harus diuji publik kembali jangan sampai masuk tenaga bodong,” kata Zainudin.

Menurut Zainudin, sudah jadi rahasia umum dalam setiap seleksi calon aparatur sipil negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa menjadi celah permainan data oleh oknum-oknum tertentu.

“Kalau perlu pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk. Tidak ada tempat bagi honorer siluman di Bone Bolango,” tegasnya.

Penulis: Pengki Djoha