Kronologi, Jakarta – China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Hal ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat ini sebenarnya di design untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan hingga trasnportasi massal yakni kereta cepat Jakarta-Bandung semata-mata untuk membangkitkan gairah perekonomian bangsa dan negara.
“Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antar daerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur,” kata Darmadi kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).
Hanya saja, lanjut Darmadi, kasus membengkaknya proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antar daerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Saya kira menteri BUMN saat itu gagal mengartikulasikan visi presiden Jokowi sehingga kebijakan yang dibuat pun salah kaprah. Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah. Karena, pembangunan tidak di lihat dari berbagai aspek, melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal,” ucap Bendahara Megawati Institute itu.
Darmadi kembali mengungkapkan, berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable.
“Menhub-nya saja waktu itu Pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Tapi karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar kengototannya itu sampai mengorbankan Pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah mesti melakukan investigasi dibalik kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini.
“Mereka yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab. Jangan sampai niat baik pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah,” tegasnya.
Darmadi juga mengungkapkan, sejak awal Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian BUMN kerap mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.
“Karena menurut perhitungan kami proyek tersebut resiko kegagalannya cukup tinggi. Bahkan Saya pribadi selaku anggota Komisi VI DPR sudah mengingatkan kementerian BUMN saat itu tentang bahayanya kegagalan proyek tersebut. Tapi kehendak berkata lain, Rini Soemarno selaku menteri BUMN saat itu dengan pongahnya mengabaikan saran dan masukan dari berbagai kalangan termasuk DPR. Entah apa tujuan dibalik kengototan Rini Soemarno itu,” sindirnya.
Sebagai informasi, pembengakakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka US$ 1,176 miliar
Masalah ini pula yang membuat proyek ini bisa terancam kembali molor, dari awalnya selesai di tahun 2019 direvisi menjadi pertengahan 2023.
Penulis: Tio
Discussion about this post