Fraksi Golkar DPRD DKI Minta Perda Zonasi Segera Dibamuskan

Kronologi, Jakarta – Fraksi Gokar DPRD DKI Jakarta meminta pimpinan DPRD DKI segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait pembahasan Raperda soal pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pasalnya, akibat molornya revisi Perda Zonasi tersebut, banyak masyarakat yang dirugikan. Lahan masyarakat yang masuk dalam zona hijau tidak bisa dibangun oleh masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengatakan, dengan masih berlakunya Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi no 1 tahun 2014, banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa menjual lahannya, karena tidak bisa dibangun apa-apa.

“Yang bikin hijau itu kan pemerintah bukan mereka yang bikin hijau, tadinya itu kuning perumahan, tadinya perkantoran, tadinya tempat usaha tiba-tiba oleh pemda dirubah jadi hijau,” kata Baco kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).

“Karena kalau masuk kawasan hijau, mereka gak bisa jual, siapa yang mau beli karena gak bisa dibangun,” sambungnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bapemperda dan Dinas Citata DKI sudah menyetujuinya. Terlebih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengirimkan surat ke DPRD DKI.

Baco menerangkan, bahwa Perda 1/2014 tersebut, seharusnya sudah direvisi pada 2019. Namun hingga saat ini belum juga direvisi.

“Perda itu sebenarnya harus direvisi 5 tahun sekali, tapi ini sudah 8 tahun belum juga direvisi,” katanya.

Dengan aturan yang menyusahkan rakyat tersebut, seharusnya eksekutif dan legislatif cepat membahas perubahan raperda dan segera merampungkan. Dan kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dewan.

“Namun hingga detik ini, Bamus belum melakukan pembahasan Perda tersebut, belum juga digelar,” ucap Sekertaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu.

Editor: Alfian Risfil A