9 Mahasiswa President University Nasibnya Tak Jelas, Gerindra Minta Sekda Gorontalo Diganti

Kronologi, Gorontalo – Partai Gerindra meminta Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, untuk segera mengganti Sekda Provinsi Gorontalo. Permintaan itu dilayangkan Gerindra imbas nasib sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang kuliah di President University melalui beasiswa tak kunjung ada kejelasan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, menilai terlantarnya sembilan mahasiswa itu karena sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie.

“Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan Pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu ke mana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka?” kata Sulyanto, Kamis (7/7/2022).

Atas kondisi itu, ia kini sedang mengkaji untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum.

“Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” ucap Sulyanto.

Seperti diketahui, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, pada Pemilu 2019 lalu menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di kampus tersebut. Pasalnya, kampus tersebut termasuk dalam universitas terbaik di Indonesia.

Dalam perjalanannya, ada sembilan oranf yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Beasiswa itu berjalan lancar hingga mulai tersendat di awal 2022 setelah ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, bukan lagi oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.

Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi sembilan mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.

“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari sembilan mahasiswa tersebut.

Sebagian orang tua mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah dan pasrah apabila anaknya dikeluarkan dari President University karena tidak lunas membayar.

Saat ini, sembilan putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta.

Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov Gorontalo. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.

“Saya khawatir masalah ini jadi politis karena sudah mendekati pemilu. Pak penjagub perlu segera mengganti sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.

Sejak awal sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov Gorontalo berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu.

“Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai wisuda, tapi ternyata pemprov ingkar janji,” ucap Sulyanto.

“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” tandasnya.

“Saat ini OPD terkait sementara membuat klarifikasi teknis untuk disampaikan kepada publik,” katanya kepada Kronologi.id via whatsapp.

Penulis: Pengki Djoha
Editor : Zulhamdi