Beli Migor Pakai PeduliLindungi, DPR Sebut Tak Semua Masyarakat Punya Smartphone

Kronologi, Jakarta – Aplikasi PeduliLindungi seharusnya tidak dijadikan syarat untuk membeli minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter. Masyarakat kelompok sasaran, semestinya cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian akan menyulitkan masyarakat. Karena penerima subsidi merupakan kelompok masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro yang belum tentu memiliki aplikasi tersebut.

“Jangankan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki smartphone,” kata Amin kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).

Menurut Amin, penggunaan aplikasi tersebut terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi. Padahal, kelompok masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha mikro berhak menikmati subsidi minyak goreng curah, tanpa kecuali.

“Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan,” ujarnya.

Penggunaan NIK sebagai database penerima subsidi dengan menunjukkan KTP saat pembelian, itu sudah tepat. Hal ini belajar dari penyelewengan distribusi minyak goreng bersubsidi sebelum ini.

Maka akan lebih baik apabila distribusi dilakukan secara tertutup, jadi tidak langsung ke pasar tapi kepada distributor yang sudah ditunjuk dan terverifikasi, yang akan menyalurkan ke masyarakat menengah ke bawah. Sehingga bisa dilakukan deteksi dini jika terjadi penyelewengan distribusi ke pihak yang tidak berhak.

“Saya meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data agar databasenya akurat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan waktu bagi kelompok sasaran penerima subsidi yang belum terdata untuk mendaftar secara mudah,” tegasnya.

Politikus PKS ini juga meminta pemerintahmemberikan kesempatan yang adil bagi kelompok pedagang tradisional, koperasi, dan asosiasi pedagang yang selama ini berkecimpung di usaha ini.

“Pemerintah seharusnya tidak memunculkan monopoli distribusi maupun kolusi dan nepotisme pada rantai distribusi minyak goreng bersubsidi ini,” tandasnya.

Penulis: Tio
Editor: Zul