Regional

Tak Kunjung Tuntas, LSM Jamper Pertanyakan Lagi Perkara Korupsi Bansos Bone Bolango

Published

7 bulan ago

26 Juni 2022

REDAKSI

Tak Kunjung Tuntas, LSM Jamper Pertanyakan Lagi Perkara Korupsi Bansos Bone Bolango 31

Kronologi, Gorontalo – Sekretaris LSM Jamper Gorontalo, Frengky Uloli kembali mempertanyakan keseriusan lembaga adhyaksa di Gorontalo terkait penuntasan perkara korupsi.

Menurut pria yang juga praktisi hukum ini, salah satu perkara yang ia kawal selama ini yakni bantuan sosial (Bansos) tahun 2011-2012 yang menyeret nama Bupati Bone Bolango Hamim Pou sebagai tersangka tak kunjung diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Bahkan kata dia, kejaksaan terlalu banyak beralasan terkait penanganan perkara yang jelas telah terbukti telah merugikan keungan negara lebih dari Rp3 miliar itu.

“Itu sudah jelas di amar putusan, bahkan sudah ada putusan praperadilan yang memerintahkan agar perkara itu segera ditindaklanjuti dan dibawa ke pengadilan,” kata Frengky kepada Kronologi.id, Sabtu (25/6/2022).

Tak Kunjung Tuntas, LSM Jamper Pertanyakan Lagi Perkara Korupsi Bansos Bone Bolango 32

Tangkapan layar petikan salinan putusan praperadilan Nomor 3/Pid.Praperadilan/2018/PN.Gto, halaman 5.

Frengky juga mengaku heran jika penyidik Kejati Gorontalo beralasan bahwa saat ini belum selesai melakukan penghitungan kerugian negara atas perkara itu.

“Itu sudah pernah ada hasil audit investigas terkait perkara itu, kenapa harus dihitung lagi? Apa hasil audit lalu itu keliru?” tanya Frengky.

Ia juga menyentil soal adanya surat keterangan dari BPKP Gorontalo yang menegaskan bahwa tak ada kerugian keuangan negara dalam program bantuan sosial di tahun 2011-2012.

“Saya yakin penyidik bisa membendakan antara hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah yang rutin dilakukan BPK tiap tahunnya dengan hasil audit investigasi. Kita semua tahu itu adalah dua hal yang berbeda metodenya,” jelasnya.

Frengky mengaku miris dengan sikap kejaksaan yang seolah menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum di Gorontalo.

“Ironis bila ada putusan yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka, tapi disidik kembali, contohnya kasus Bank Sulutgo,” kata dia.

“Sementara kasus bansos, ada perintah pengadilan untuk segera melimpahkan berkas perkara tersangka. Eh sampai sekarang tak tau di mana rimbanya,” imbuhnya.

Ia berharap Kejaksaan tidak memberi gambaran ke masyarakat bahwa penegakan hukum di Gorontalo dalam kekuasaan elit politik.

“Semoga perkara ini segera tuntas, jangan sampai perkara ini seolah jadi trophy bergilir bagi para Kajati Gorontalo,” tukasnya.