Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi D DPRD DKI, Syarif berharap HUT DKI Jakarta ke-495 jadi momentum untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Menurut Syarif, konsep kota kolaborasi yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan sudah tepat. Salah satu contohnya adalah dengan diberlakukannya pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) rumah pribadi dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dibawah Rp2 milar.
“Sebuah kota global, pemerintah tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah harus menstimulus, Pemda DKI tidak lagi rakus memungut dari rakyat. Salah satunya pajak PBB turun dari 2 miliar ke 1 miliar,” kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
“Artinya, warga yang memiliki lebih dari satu rumah tetap dikenakan pajak untuk mensyimulus yang lain,” sambung Syarif.
Anies, disebut Syarif, ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota kolaborasi, dimana setiap unsur di dalamnya bisa berperan dan bekerja sama untuk Jakarta yang lebih baik.
“Nah, gagasan ini sudah dimulai oleh Pak Anies,” katanya.
Untuk itu, menurut dia, konsep kolaborasi perlu terus digalakkan termasuk dengan swasta.
“Makanya perlu pelibatan pihak lain, baik dari swasta, komunitas hingga masyarakat, inilah kota kolaborasi,” ujar Syarif.
Dulu, lanjut Syarif, konsep megapolitan pernah diusung oleh mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Dimana saat itu konsep pembangunan mengedepankan kerterlibatan kota penyangga.
“Bang Yos (Sutiyoso) menggagas kota Megapolitan dengan penggabungan kota penyangga. Regulasi, sudah diakomodir,” terang Syarif, sembari mencontohkan, penanggulangan banjir di Jakarta, dengan membangun waduk di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
“Model ini harus terus berkelanjutan hingga peran di luar Pemda DKI harus dilibatkan secara bersama-sama,” jelas politisi Gerindra itu.
Editor: Alfian Risfil A
Discussion about this post