Kronologi, Gorontalo– DPRD Kabupaten Gorontalo akan kembali menggelar pertemuan dalam rapat dengar pendapat, meski tindak lanjut aduan eks pejabat fungsional mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans), Antonius Johanes, sudah dilakukan.
Ketua Komisi I, Syaripudin Bano, mengatakan dalam pertemuan nanti pihaknya akan menghadirkan Dinas Nakertrans bersama sejumlah asosiasi buruh untuk lebih mendalami materi ihwal Antonius Johanes dimutasi.
“Rapat dengar pendapat pertama sudah kami gelar. Saudara Antonius tidak menerima dipindah, namun BKD (Badan Kepegawaian Daerah) punya dasar lain, bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” kata Syaripudin, Senin (20/6/2022).
Dasar dari pengambilan keputusan BKD, kata Syaripudin, seperti dengan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, memanggil dan meminta klarifikasi kepada Antonius. Hasilnya terbukti dan memutuskan Antonius pindah sebagai staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“BKD sudah menjelaskan apa dasar yang dilakukan sebelum keputusan memindahkan saudara Antonius ke tempat baru. Jadi BKD mengaku punya dasar yang jelas,” terang Syaripudin.
Kendati demikian, rapat dengar pendapat tersebut belum dapat disimpulkan oleh Komisi I. Mereka juga belum mengambil keputusan untuk mengeluarkan rekomendasi. Komisi I DPRD beralasan masih akan mendengar materi aduan.
“Kami akan panggil pejabat kepala dinas yang lama dan pejabat baru, karena kami masih butuh pendalaman aduan ini. Sebab Antonius mengaku hanya difitnah oleh orang. Pekan depan pertemuan selanjutnya akan kami gelar,” ujar Syaripudin.
Ia menambahkan, jika dalam materi nanti ternyata eks pejabat fungsional mediator Dinas Nakertrans tersebut tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke tempat yang lama.
“Sebaliknya, kalau terbukti harus menerima risiko yang telah dibuat,” tandas Syaripudin.
Seperti diketahui, Keputusan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo tentang rotasi jabatan Aparat Sipil Negara (ASN) diprotes Antonius Johanes.
Antonius mengaku keberatan menyusul keputusan Nelson yang mengubah posisi dirinya dari pejabat funsional mediator Dinas Nakertrans menjadi staf pelaksana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Saya mengadu di Komisi I DPRD, karena pemindahan atas diri saya dari jabatan fungsional mediator menjadi staf Kesbangpol dilakukan dengan semena-mena. Alasan saya dipindahkan karena tidak layak lagi sebagai fungsional,” ujar Antonius, Senin (13/6/2022) kemarin.
Penulis: Even Makanoneng Editor : Febriandi
Discussion about this post