DPR Minta Pemerintah Jadikan Agro Maritim Fokus Pembangunan Berkelanjutan

Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengatakan, semestinya agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan bagi pemerintah. Karena, menurutnya, sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis.

Hal itu disampaikan Anis dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023.

“Agro maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian nasional,” kata Anis, dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam paparannya menyampaikan bahwa output dari ekonomi hijau ini adalah pertama, pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP. Output kedua, pengembangan sektor yang lebih detail: sektor energi, limbah, pertanian, kehutanan, transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan Kesehatan.

Menurut Anis, sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross domestic product (GDP) nya didominasi oleh sector pertanian dan kelautan. Karena itu, Bappenas harus memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim.

Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office. Sebab, hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan.

Namun, Anis menekankan bahwa dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya. Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office.

“Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah,” tegasnya.

Selain itu, yang perlu diperhatikan juga oleh Bappenas ialah reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja. Karena penerapan system baru membutuhkan reformasi birokrasi.

Tujuannya agar terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

Penulis: Tio

Editor: Zul