Komisi IV DPR Tolak Penambahan Anggaran Penanganan PMK: Rinciannya Harus Dijelaskan!

Kronologi, Jakarta – Komisi IV DPR RI kembali meminta Kementerian Pertanian (Kementan) secepatnya mempersiapkan keterangan rinci terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menegaskan, komisinya tak akan menyetujui penambahan anggaran terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tanpa tak ada keterangan rinci untuk apa saja anggaran digunakan.

“Komisi IV mengharapkan penanganan PMK ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan serius. Karena itu kami terus meminta agar rincian kegiatan dan anggaran disampaikan. Jangan kan Rp2 triliun, Rp10 triliun juga akan kami setujui jika memang jelas disampaikan untuk apa saja. Harus ada rinciannya,” kata Sudin dalam RDP dengan Eselon I Kementan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Menurut Sudin, pihak Kementan, dalam hal ini Ditjen PKH, harus mempersiapkan ketersediaan vaksin dan mekanisme distribusi vaksin ke daerah

“Pertama, harus dipastikan dulu bantuan dari FAO. Harus ada MoU-nya. Jangan hanya ucapan akan membantu yang jadi patokan. Lalu, kalau jadi datang vaksinnya nanti penyimpanannya apa sudah disiapkan? Dan nanti kalau mau didistribusi pakai apa dan dalam temperatur berapa. Kalau ada ketentuan suhu, artinya harus dipersiapkan juga tempat penyimpanannya, agar tidak rusak,”ujarnya.

Komisi IV DPR RI, lanjut Sudin, menginginkan agar penanganan PMK ini dilakukan dengan baik dan cepat. Kemudian, Badan Karantina juga harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pasokan sapi dari daerah mana saja yang belum terpapar PMK.

“Mekanisme karantinanya bagaimana. Saya minta ini diselesaikan secepatnya mengingat kebutuhan sangat mendesak, apalagi jelang Idul Adha,” tandasnya.

Penulis: Tio
Editor: Zul