Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sependapat bahwa anggaran pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang mencapai Rp76,6 triliun harus digunakan secara efektif dan efisien.
Hal itu disampaikan merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin audiensi antara DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu kemarin.
Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu nanti dapat di lakukan secara efektif dan efisien dan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan.
Sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan anggaran yang ditetapkan tersebut. Di mana, ada beberapa mata anggaran yang dapat dilakukan efisiensi, terutama pada anggaran yang bersifat non-elektoral.
“Memang ada beberapa anggaran yang bersifat non-elektoral, misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya covid-19 masih berlangsung,” kata Rifqi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (11/6).
Sehingga, ia meminta kepada KPU sebagai pelaksana untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait efisiensi tersebut dapat dilakukan secara optimal.
“Kami sedang meminta KPU berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar dapat di handle kementerian lembaga lainnya, misalnya pengadaan APD untuk covid ya bisa diserahkan pada Kemenkes saja, sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh KemenPU. Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU,” ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Dan itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. Dan diperkirakan lebih dari Rp20 triliun akan terpangkas,” ujar legislator dari Kalimantan Selatan tersebut.
Karena itu, Rifqi menegaskan, dirinya akan terus mengawal dan menindaklanjuti pesan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
“Akan kami tindaklanjuti, karena Mba Puan itu bukan hanya Ketua DPR tetapi juga atasan saya (di partai),” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin audiensi DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Puan pun menyoroti sejumlah hal, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu.
“Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan Pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai insyaallah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Senin (6/6).
Puan juga mengingatkan mengenai efektivitas anggaran yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah sebesar Rp76,6 Triliun.
“Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” ucap Puan.
Discussion about this post