Kronologi, Buteng – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Muhammad Yusup Jumat (10/6) meninjau langsung lokasi pembangunan Kantor Bupati dan DPRD Buteng di kawasan Labungkari, Kecamatan Lakudo.
Hasil peninjauan ini, kata Yusup akan dirembukkan kembali dengan tim yang telah dibentuk sebelumnya. Pasalnya, kata dia, luas lahan yang disebutkan Asisten I dan Kabag Pemerintahan Buteng tak sesuai dengan SK Pembentukan Buton Tengah sendiri.
“Ini masih mau saya diskusikan dengan Tim 9 yang saya bentuk, menentukan di mana titiknya nanti. Karena ini saya lihat masih ada rumah masyarakat di atas. Sementara ini satu kawasan yang sesuai dengan SK pembentukan Buton Tengah kurang lebih 400 Hekatare. Namun pada kenyataannya menurut asisten I dan Kabag pemerintahan itu kurang lebih 140 hektare,” kata Yusup.
Ia pun akan lebih dulu mendiskusikan hal itu dengan masyarakat pemilik lahan. Hal ini dimaksudkan agar keberlanjutan penataan ibukota Buton Tengah dapat berjalan dengan baik dan tak ada masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan.
“Karena itu saya minta untuk dipastikan seperti apa luasan tanahnya dan di mana saja yang berbatasan dengan tanah masyarakat. Kita membangun tapi jangan rugikan masyarakat. Ini yang harus saya bicarakan dulu insyaaAllah Senin sudah selesai,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas BPBD Sultra ini juga menyebut jika tak ada masalah dengan lokasi pembangunan kantor bupati dan DPRD Buteng, tahun ini program pembangunan akan dimatangkan.
“Pada APBD Perubahan 2022 ini sudah mulai direncanakan dan dirancang. Sehingga 2023 nanti mulai kita bangun. Tidak ada kata tidak bisa, akan saya paksa. Karena kantor bupati, dan kantor DPRD itu adalah simbol daerah,” tegasnya.
Selain kantor bupati dan DPRD, Yusup juga berencana akan membangun rumah jabatan. “Kalau kemampuan anggaran kita besar, kita akan bangun semuanya, apa susahnya. Tapi karena terbatas, ya kita lakukan pelan-pelan,” tukasnya.
Penulis: Kurnia
Discussion about this post