Fraksi Nasdem Tegaskan Rachmat Gobel Bukan Penentu Bantuan BSPS

Kronologi, Gorontalo – Srikandi Fraksi Nasdem Sarifa Pangalima menegaskan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel tidak terlibat dalam penentuan data rumah tidak layak huni (RTLH) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Penegasan itu disampaikan Sarifa dalam rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 baru baru ini.

“Tekait dengan jumlah atau penentuan lokasi (wilayah) penerima bantuan 399 rumah itu adalah aspirasi Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rachmat Gobel,” tegas Sarifa.

“Mohon maaf, Pak Haris (Suparto Tome). Bapak Rachmat Gobel pun tidak berbicara sebagai kader partai, tetapi sebagai Wakil Ketua DPR RI. Jadi mohon maaf penentuan (penerima rumah) di program BSPS di sejumlah desa tidak ada intervensi dari Fraksi Nasdem,” sambung Sarifa.

Lebih jauh, anggota Komisi II DPRD ini menjelaskan, penentuan penerima bantuan dari aspirasi tersebut dilakukan oleh satuan kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Gorontalo.

“Jadi ada satker yang menentukan. Misalnya untuk jumlah penerima di Desa A sebanyak 150 rumah, namun hanya kuota yang diterima 40,” jelasnya.

Kendati demikian, Sarifa mengaku akan menyampaikan apa harapan pemerintah daerah kepada Rachmat Gobel selaku wakil rakyat di DPR RI. Ia juga sependapat dengan pernyataan Haris Tome soal kerja sama seluruh stake holder yang bisa memberikan hasil lebih baik.

“Memang benar, jika kita kerja bersama hasilnya akan baik. Insyaallah apa yang menjadi harapan pemerintah akan saya sampaikan kepada Bapak Rachmat Gobel. Minggu depan kami ada pertemuan,” cetus Sarifa

Pendapat berbeda disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome. Haris menampik telah memberikan pernyataan bahwa Rachmat Gobel menentukan kuota masing-masing di wilayah penerima program BSPS.

“Memang betul apa yang disampaikan Ibu Sarifa, bahwa penentuan kuota adalah kewenangan satuan kerja. Saya tidak menyebutkan Bapak Rachmat Gobel menentukan kuota-kuota itu. Tidak,” tepis Haris.

Menurut eks Kepala Dinas Kominfo itu, dirinya hanya menyebutkan jumlah kuota penerima BSPS tersebut hasil dari perjuangan Rachmat Gobel menyusul aspirasi para kepala desa, sehingga lahir jumlah 1.500 calon penerima.

“Nah, khusus di Kabupaten Gorontalo jumlahnya sebanyak 399 rumah. Saya pun menegaskan, ayo kita bekerja beriringan supaya semua persoalan dapat ditangani secara bersama,” tutup Haris.

Penulis: Even Makanoneng