Kronologi, Gorontalo – Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Tahun 2021, Syaripudin Bano, meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Haris Suparto Tome, untuk tidak takut membuka data rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami melihat langsung isi YouTube hasil kunjungan lapangan Dinas Perkim. Ternyata rumah yang semestinya dibantu malah tidak masuk dalam daftar RTLH. Sangat disayangkan. Dinas tidak perlu takut atau sembunyi-sembunyi,” kata Syaripudin dalam rapat LKPJ, Senin (23/5/2020) kemarin.
Berdasarkan data tersebut, kata Syaripudin, bukan tidak mungkin terjadi kesalahan pendataan di lapangan yang dilakukan oleh instansi terkait. Jika calon penerima program BPPS benar-benar diverifikasi dengan baik, menurutnya, maka kesalahan tidak akan terjadi.
“DPRD selalu mendukung program pemerintah baik di daerah dan pemerintah pusat. Tetapi calon penerima bantuan harus benar-benar mereka yang membutuhkan. Bukan asal dipilih,” terang Syaripudin.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Haris Suparto Tome, menyampaikan, syarat warga terdaftar sebagai penerima bantuan BSPS adalah mereka yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki tanah sendiri.
“Keinginan kami untuk membantu masyarakat terkendala dengan persoalan teknis seperti ini. Sebagai contoh masyarakat pemilik rumah tidak layak huni di Kelurahan Hutuo. Karena tidak masuk dalam DTKS, maka sulit untuk masuk dalam usulan daftar penerima bantuan,” ujar Haris.
Di hadapan anggota Pansus LKPJ dari Fraksi Nasdem, Haris mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, yang tetap teguh dalam pendirian memperjuangkan bantuan program BSPS untuk masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
“Tahun ini daerah kita mendapatkan jatah 399 rumah. Hanya saya ingin menyampaikan aspirasi. Kalau bisa proses pengumpulan data dan semacamnya dapat dilakukan melalui koordinasi bersama, supaya dapat mencapai tujuan terbaik,” ketus Haris.
Setelah menerima data tersebut lanjut Haris, pihaknya kemudian melakukan verifikasi data di lapangan, seperti di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula. Hasilnya, masih terdapat banyak rumah yang jauh dari kata layak huni.
“Mereka tinggal di rumah papan, berlantaikan tanah, sempit, dan jika hujan turun pasti basah. Parahnya, penerima bantuan program BSPS malah rumah yang layak huni yang berada disamping rumah tersebut,” ungkap Haris.
Untuk itu, ia berharap terjalin kerja sama yang baik dalam menyikapi persoalan bantuan perumahan di daerah. Dirinya juga mendorong terciptanya kolaborasi antar stake holder agar calon penerima BSPS benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu.
“Saya tidak masalah diundang duduk bersama, lalu diminta untuk menyajikan data-data ini. Enak rasanya kalau kita bekerja ada yang membantu. Berbeda dengan kita bekerja secara sendiri-sendiri,” tutup Haris.
Penulis: Even Makanoneng
Discussion about this post