Kronologi, Jakarta – Politisi senior Partai Golkar Taufiq Hidayat menyampaikan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Partai Golkar adalah hal yang pernah terjadi. Karena itu, jika pada periode kepemimpinan Airlangga Hartarto Munaslub juga terjadi, hal itu bukan lah sebuah keharaman.
Demikian disampaikan Mantan Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar ini menyikapi isu bakal digelarnya Munaslub untuk mengganti Airlangga, kepada wartawan, Selasa (17/5).
“Munaslub bukan barang haram, tetapi ada mekanisme yg mengatur sehingga tdk serta merta Munaslub itu mudah dilakukan,” kata Taufiq.
Menurut Mantan Ketua Umum PB HMI ini, Partai Golkar merupakan partai politik yang paling dinamis proses berorganisasinya. Meski masih perlu dikembangkan lebih jauh, tetapi pelembagaan politik berjalan maju menuju tingkat demokrasi yang makin berkualitas.
“Dalam hal pergantian kepemimpinan di tingkat DPP, misalnya, diatur sedemikian rupa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui mekanisme Munaslub sehingga memungkinkan terjadi kesinambungan kepengurusan secara adil dan demokratis,” papar Taufiq.
Namun, katanya, ada persyaratan tertentu untuk menggelar Munaslub, yakni atas permintaan DPD I sebanyak 2/3 dari jumlah seluruhnya. Demikian juga alasan yang mendasari juga harus kuat, tidak mengada ada.
Dalam pengalaman DPP Partai Golkar, ungkap Taufiq, Munaslub juga beberapa kali digelar, mengiringi peristiwa reformasi tahun 1998, Munaslub pernah digelar. Terakhir di masa kepemimpinan Abu Rizal Bakri, Munaslub juga dilakukan guna menyelesaikan dualisme kepengurusan yang ada pada saat itu.
“Berdasarkan pengalaman seperti itu, menurut hemat saya tidak perlu ada reaksi yang berlebihan menanggapi isu Munaslub ini. Yang justru perlu dilakukan adalah, memastikan tidak terjadi pelanggaran Konstitusi partai dalam menjalankan roda organisasi serta tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat berakibat batalnya kedudukan Ketua Umum,” ucap Taufiq
Menurutnya, bila kedua hal itu bisa dipastikan oleh kepemimpinan Partai Golkar saat ini, maka tidak ada jalan untuk Munaslub.
“Tapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka Munaslub merupakan sebuah keniscayaan di Partai Golkar,” pungkas Taufiq.
Sebelumnya, laporan Koran Tempo menyebutkan rencana pelengseran Airlangga. Laporan itu mengutip sejumlah sumber yang tak disebut identitasnya.
Alasan isu pelengseran itu adalah elektabilitas Airlangga yang tak kunjung membaik meski telah gencar melakukan sosialisasi. Padahal, Golkar ingin mengusung calon dari partainya sendiri untuk Pilpres 2024.
Discussion about this post