Oleh: Ahmad Khozinudin
(Sastrawan Politik)
Sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengaku tak akan ikut demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di depan istana pada Senin (11/4) mendatang. Koordinator Pulau Jawa BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan pihaknya masih mematangkan kajian terhadap sejumlah isu.
“Kemarin kami sudah konsultasi, tetapi belum ada kesepakatan ikut,” kata Marzuki usai pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).
Wiranto sendiri, usai menerima perwakilan BEM Nusantara mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Wiranto menyebut wacana itu tak banyak mendapat dukungan di MPR. Menurutnya, hanya tiga fraksi DPR yang mendukung wacana tersebut.
“Dari sembilan parpol, hanya tiga parpol yang setuju mengubah itu…. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode?” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya tersebut.
Pertemuan ini patut diwaspadai sebagai bentuk penggembosan aksi mahasiswa tanggal 11 April. Mahasiswa yang bertemu Wiranto, boleh jadi tak ubahnya dengan mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai kelompok ‘Cipayung Plus’, yang belum beberapa waktu lalu banyak dikritik masyarakat karena datang ke istana dan memberikan sejumlah puja- puji kepada Jokowi.
Wiranto sendiri, adalah mantan Menkopolhukam pada kabinet pertama Jokowi. Ketimbang Mahfud MD, Wiranto memang dikenal lebih piawai dalam membaca situasi politik dan keamanan, serta dapat diandalkan untuk melakukan sejumlah tindakan preventif dan antisipasi.
Yang menjadi catatan adalah Wiranto yang selama ini duduk manis sebagai Wantimpres, hari ini ikut turun gunung. Padahal, fungsi Wantimpres adalah memberikan saran, nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. Bukan menjadi lembaga eksekutif yang menjalankan perintah presiden.
Apa yang dilakukan Wiranto saat ini, sejatinya adalah kerjaan Mahfud MD selaku Menkopolhukam. Mungkin saja, Mahfud MD dinilai gagal melakukan tindakan antisipasi, sehingga Jokowi lebih mempercayakan tugas ‘membungkam’ mahasiswa kepada Wiranto.
Kita dapat membaca modus pecah belah dan pengembosan gerakan mahasiswa pada tanggal 11 April dengan memunculkan organ mahasiswa dengan nama BEM Nusantara. Padahal, selama ini tak pernah dikenal kiprahnya. Sekali hadir di publik, BEM Nusantara justru menjalankan misi rezim untuk menggembosi gerakan mahasiswa.
Soal tunda pemilu dan presiden tiga periode, tidak akan dipercaya publik hanya dengan statement Jokowi atau Wiranto. Sebelum rangkaian pemilu efektif dimulai pada Februari 2024, maka wacana tunda Pemilu maupun Jokowi tiga periode dapat dieksekusi kapan saja.
Sampai saat ini, juga tidak ada sikap tegas Jokowi selain komitmen akan mentaati konstitusi yang memiliki makna bias. Mengingat, jika konstitusi diubah dan diberi ruang tiga periode, niscaya Jokowi akan memanfaatkan celah konstitusi ini untuk terus berkuasa dengan dalih taat pada konstitusi.
Apalagi, aspirasi mahasiswa nampaknya tak hanya menolak tiga periode presiden atau tunda Pemilu. Mahasiswa nampaknya juga menyuarakan aspirasi evaluasi total dan menyeluruh terhadap eksistensi kekuasaan Jokowi.
Apapun alasannya, yang jelas kehadiran Wiranto yang menerima mahasiswa BEM Nusantara menjadi konfirmasi adanya kegalauan istana pada aksi 11 April 2022. Nasehat saya kepada mahasiswa, tetaplah Istiqomah berjuang dan bersandarlah hanya kepada Allah SWT semata, dzat yang maha kuat dan maha memberi pertolongan. (*)
Discussion about this post