Ketua DPD RI Peringatkan Luhut Setop Gulirkan Isu Tunda Pemilu: Publik Mulai Marah

Kronologi, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyetop polemik penundaan pemilu 2024 dan wacana presiden tiga periode.
Ia mengingatkan, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik bila dibiarkan terus berlarut.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar La Nyalla dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Dia menyebut dukungan kepala desa yang mengklaim berasal dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) agar pemerintahan Jokowi dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 dari sebelumnya 28 persen.

Di saat yang sama, lanjut La Nyalla, sentimen publik tengah diaduk-aduk persoalan ekonomi, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen.

Ia juga menyampaikan, ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi tiga periode. La Nyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat aksi turun ke jalan berpotensi meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutur La Nyalla.

Sebagai informasi, Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi terus mengalami penurunan akibat wacana jabatan presiden tiga periode serta penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan SMRC terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling kepada warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih di pemilu lewat wawancara tatap muka dilakukan pada 13-20 Maret 2022. Response rate survei ini sebesar 1.027 atau 84 persen.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi telah menurun ke angka 64,6 persen saat ini setelah berada di 77 persen pada Maret 2021.

“Maret 2021 di 77 persen, Mei 2021 di 75,7 persen, September 2021 di 68,5 persen, Desember 2021 pada 71,7 persen, Maret 2022 di 64,6 persen,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam paparannya, Jumat (1/4/2022).

Editor: Alfian Risfil A