DPRD Buteng Tuntas Paripurnakan LKPJ Bupati Tahun 2021

Kronologi, Buteng – DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menyepakati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Tengah tahun 2021 di ruang sidang dewan, Senin (28/3/2022).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Buteng, Suharman, dan dihadiri 18 orang anggota dewan dari 25 orang jumlah keseluruhan, bersama Wakil Bupati Buteng, Samahuddin, Sekretaris Daerah, Kostantinus Bukide, serta para kepala OPD Buteng.

Bupati Samahuddin mengatakan, LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja dan target pemerintah daerah yang termuat dalam RKPD 2021. Menurutnya, hal itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan daerah.

“Setiap OPD memastikan indikator kinerja harus menjadi fokus pimpinan OPD dalam menyusun rencana kerjanya. Karena selain menjadi bahan penyusunan LKPJ juga dapat menjadi bahan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah atau SAKIP,” kata Samahuddin.

Ia menilai, diterimanya LKPJ bupati itu menjadi bukti sinergitas antara eksekutif dan legislatif telah berjalan dengan baik. Sebab, penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki peran yang sejajar untuk kesejahteraan masyarakat.

Samahuddin pun berharap, ke depannya roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik demi mewujudkan kemajuan Negeri Seribu Gua ini.

“Pembahasan kali ini adalah LKPJ yang terakhir bagi saya. Namun demikian, hal tersebut jangan sampai menjadikan kualitas para aparatur pemerintah daerah menurun karena roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Samahuddin juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan anggota serta seluruh jajaran pemerintah yang telah memberikan perhatian sehingga rapat paripurna tersebut sukses dilaksanakan.

“Kehadiran kita semua di sini memperlihatkan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam berupaya untuk pembangunan Buton Tengah yang kita cintai. Dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas ditandatanganinya keputusan bersama tentang LKPJ Kabupaten Buteng tahun 2021,” ucapnya.

Sementara, Wakil ketua II DPRD Buteng, Suharman, mengungkapkan, meski LKPJ ini telah disetujui dan ditetapkan secara bersama melalui rapat paripurna, namun saran dan masukan yang sudah disepakati oleh anggota DPRD melalui pembahasan internal harus diperhatikan dan wajib untuk dilasankan karena sifatnya strategis.

Untuk mengefektifkan pelayanan publik, kata Suharman, DPRD Buteng merekomendasikan agar pemda memberikan porsi anggaran pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD Buteng.

Kemudian, program pembangunan Indeks Pembagunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di dasar klasemen dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara harus menjadi perhatian serius bagi Pemda Buteng. Menurutnya, hal itu penting agar bisa sejajar dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Tenggara.

Untuk itu, Suharman berharap, berdasarkan surat keputusan nomor 02 tahun 2022 tentang rekomendasi DPRD Buteng atas LKPJ tahun anggaran 2021 memutuskan bahwa, Bupati Buteng wajib menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi atas LKPJ tahun anggaran 2021 yang telah melalui pembahasan internal yang sifatnya strategis.

“Rekomendasi sebagaimana dimaksud untuk perbaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas umum pemerintah ke depan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” tutup politisi Partai Nasdem tersebut.

Penulis: Kurniawati