Selasa, Agustus 9, 2022
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result
Home Nasional

Soal Pembiayaan IKN, Pemerintah Sebaiknya Minta Sumbangan dari Pejabat dan Pengusaha Tajir

REDAKSI by REDAKSI
25/03/2022
in Nasional
Kasus Bansos Jangan Sampai Mangkrak, Kejati Gorontalo Segera Periksa Bupati Bone Bolango

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman. (Ist)


Kronologi, Jakarta – Pemerintah membuka semua jalur pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Termasuk sumber pendanaan berasal dari urun dana dari masyarakat atau crowdfunding.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai, skema pembiayaan ini bukti pemerintah sangat tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.

“Baik pemerintah dan masyarakat sedang mengalami kesulitan. Rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibukota negara (IKN),” kata Jajang kepada Kronologi.id, Jumat (25/3/2022).

Jajang memaparkan, berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga minyak goreng curah Rp18.100 dan premium Rp 25.400 perliter. Beda jauh dengan harga migor di Malaysia yang stabil dikisaran Rp 8.500 perliter.

Anehnya, lanjut dia, bukannya fokus menangani harga migor yang selangit, pemerintah justru ikut merengek soal dana pemindahan Ibu kota Negara. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan Ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat buat patungan dana IKN.

“Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin,” sesalnya.

Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun.

Namun, janji itu berubah. Penggunaan dana APBN jadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket sampai Rp 700 triliun.

Jajang meminta jika pemerintah masih ngotot untuk menggalang dana IKN dari masyarakat, sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara. Karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati.

“Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN,” kritiknya.

alterntif text

Selain itu, Ia juga mengingatkan, Jokowi jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga migor yang meroket, lebih baik meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini.

Contohnya, pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR. Atau 500 pengusaha kelapa sawit yang menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir berkat lahan yang sebenarnya milik negara.

“Jika tidak cukup juga patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir, Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar, banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya,” tukasnya.

Sebagai informasi, ide crowdfunding dilontarkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat wawancara di kantor Tempo, pada Senin (21/3/2022). Ia mengatakan, dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding.

Keikutsertaan masyarakat akan membuat tata kelola pembangunan ibu kota menjadi baik. “Bisa juga dari masyarakat pakai crowdfunding. Segala model creative funding akan kami eksplorasi,” kata Bambang.

Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, lanjut dia, peran APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor.

Di samping urun dana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga dikabarkan sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pendanaan IKN.

RPP menyebutkan salah satu sumber pendanaan IKN adalah pajak atau pungutan khusus IKN. Pajak tersebut akan ditetapkan melalui peraturan Kepala Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.

Penulis: Tio
Previous Post

Dukung MAKI, Legislator PKS Tegaskan Negara Jangan Kalah dari Mafia Minyak Goreng

Next Post

Polisi Bongkar Praktek Prostitusi Online di Limboto, Sepasang Pasutri dan PSK Diamankan

Related Posts

Soal Video Serah Terima Uang Ajudan Bupati Gorut, DPRD Akan Gunakan Hak Interpelasi?

Soal Video Serah Terima Uang Ajudan Bupati Gorut, DPRD Akan Gunakan Hak Interpelasi?

08/08/2022
Tanggapi Pernyataan Sekretaris PPP, Stafsus Wabup Gorontalo: Murahan

Tanggapi Pernyataan Sekretaris PPP, Stafsus Wabup Gorontalo: Murahan

08/08/2022
Respons Isu Jokowi Endorse Ganjar-Erick, PDIP Singgung ‘Ilmu Tahu Diri’

Respons Isu Jokowi Endorse Ganjar-Erick, PDIP Singgung ‘Ilmu Tahu Diri’

08/08/2022
Jokowi Tak Ingin Kasus Brigadir J Bikin Citra Polri Babak Belur

Jokowi Tak Ingin Kasus Brigadir J Bikin Citra Polri Babak Belur

08/08/2022
Next Post
Polisi Bongkar Praktek Prostitusi Online di Limboto, Sepasang Pasutri dan PSK Diamankan

Polisi Bongkar Praktek Prostitusi Online di Limboto, Sepasang Pasutri dan PSK Diamankan

Covid-19 RI Bertambah 4.857 Kasus, Meninggal 120 Pasien

Covid-19 RI Bertambah 4.857 Kasus, Meninggal 120 Pasien

Discussion about this post

TERPOPULER

  • Kasus Ferdy Sambo, Teddy Sindir Pembantu Presiden yang Ikut-ikutan ‘Latah’; Berisik!

    Kasus Ferdy Sambo, Teddy Sindir Pembantu Presiden yang Ikut-ikutan ‘Latah’; Berisik!

    749 shares
    Share 300 Tweet 187
  • Akhirnya, Bharada E Ungkap Nama-nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J

    4292 shares
    Share 1717 Tweet 1073
  • Ganjar Harusnya Bantu Puan Jadi Capres 2024, Bukan Malah Pengen Nyapres Sendiri

    519 shares
    Share 208 Tweet 130
  • Sering Ditinggal Bupati Nelson ke Luar Daerah, PPP Beri Pesan Begini ke Hendra Hemeto

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
  • Sempat Dikabarkan Hilang, Begini Kondisi Dua Nelayan asal Nusa Tabukan saat Ditemukan

    20 shares
    Share 8 Tweet 5

TOP STORIES



Follow us on social media:

  • Tentang Kronologi.id
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Data Pribadi

© 2018 Kronologi.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini

© 2018 Kronologi.id. All right reserved