Kronologi, Jakarta – Pemerintah membuka semua jalur pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Termasuk sumber pendanaan berasal dari urun dana dari masyarakat atau crowdfunding.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menilai, skema pembiayaan ini bukti pemerintah sangat tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.
“Baik pemerintah dan masyarakat sedang mengalami kesulitan. Rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibukota negara (IKN),” kata Jajang kepada Kronologi.id, Jumat (25/3/2022).
Jajang memaparkan, berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga minyak goreng curah Rp18.100 dan premium Rp 25.400 perliter. Beda jauh dengan harga migor di Malaysia yang stabil dikisaran Rp 8.500 perliter.
Anehnya, lanjut dia, bukannya fokus menangani harga migor yang selangit, pemerintah justru ikut merengek soal dana pemindahan Ibu kota Negara. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan Ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat buat patungan dana IKN.
“Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin,” sesalnya.
Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun.
Namun, janji itu berubah. Penggunaan dana APBN jadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket sampai Rp 700 triliun.
Jajang meminta jika pemerintah masih ngotot untuk menggalang dana IKN dari masyarakat, sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara. Karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati.
“Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN,” kritiknya.
Selain itu, Ia juga mengingatkan, Jokowi jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga migor yang meroket, lebih baik meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini.
Contohnya, pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR. Atau 500 pengusaha kelapa sawit yang menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir berkat lahan yang sebenarnya milik negara.
“Jika tidak cukup juga patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir, Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar, banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya,” tukasnya.
Sebagai informasi, ide crowdfunding dilontarkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat wawancara di kantor Tempo, pada Senin (21/3/2022). Ia mengatakan, dana pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding.
Keikutsertaan masyarakat akan membuat tata kelola pembangunan ibu kota menjadi baik. “Bisa juga dari masyarakat pakai crowdfunding. Segala model creative funding akan kami eksplorasi,” kata Bambang.
Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, lanjut dia, peran APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor.
Di samping urun dana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga dikabarkan sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pendanaan IKN.
RPP menyebutkan salah satu sumber pendanaan IKN adalah pajak atau pungutan khusus IKN. Pajak tersebut akan ditetapkan melalui peraturan Kepala Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.
Penulis: Tio
Discussion about this post