Pemerintah Masih Nunggak Bayar Klaim RS Covid Rp21 Triliun

Kronologi, Jakarta – Pemerintah masih menunggak klaim RS Rujukan Covid-19. Angkanya cukup fsntastis, yaitu mencapai Rp25 triliun.

Sejauh ini, baru Rp3,64 triliun yang sudah selesai direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan siap untuk dibayarkan.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta klaim rumah sakit untuk biaya pelayanan pasien Covid-19 tersebut segera dituntaskan tahun ini.

“Masih luas gap yang perlu kita kejar, yakni Rp21,36 triliun. Ini harus segera diselesaikan pembayarannya agar rumah sakit bisa lebih optimal menangani kasus Covid-19. Bapak Presiden sangat concern terkait ini,” kata Moeldoko usai rapat koordinasi antara Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) BPJS, dan sejumlah kementerian/lembaga terkait, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Demi mempercepat pembayaran klaim Covid-19, dia menegaskan, Kemenkes akan memangkas bisnis proses klaim melalui pembaharuan kebijakan.

“Supaya ada kepastian bahwa klaim saya sekian, akan dibayar sekian,” imbuh Moeldoko.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan mengintegrasikan e-klaim di Kemenkes dengan v-klaim di BPJS untuk meminimalisasi terjadi klaim kadaluarsa dan klaim dispute.

“Ini untuk memastikan apakah klaim itu benar-benar menjadi tidak sesuai atau kadaluarsa karena keterlambatan dari rumah sakit atau adanya faktor lain,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Siti Khalimah, menekankan rumah sakit penting memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk mengurusi pengajuan klaim Covid-19.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar proses rekonsiliasi klaim antara rumah sakit dan Kemenkes bisa lebih cepat dan berita acara rekonsiliasi dapat segera diterbitkan.

“Kami (Kemenkes) siap untuk meningkatkan komunikasi dengan rumah sakit, dan memastikan bahwa kebijakan yang kita buat tidak membebani rumah sakit,” tutur Khalimah.

Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan pembayaran klaim Covid-19 sebesar Rp35,11 triliun pada 2020. Namun, terdapat beberapa klaim senilai Rp5,50 triliun yang dinyatakan tidak layak atau tidak sesuai dan kadaluarsa sehingga tidak bisa dibayarkan.

Sementara pada 2021, klaim Covid-19 yang sudah dibayarkan sebesar Rp62,68 triliun, kemudian pemerintah menargetkan pembayaran klaim Covid-19 sebesar Rp25 triliun pada tahun ini.