Korban Mafia Tanah Nangis Minta Keadilan, DPR Desak Langkah Kongkret Pemerintah

Kronologi, Jakarta – DPR RI mendesak langkah konkret pemerintah untuk menindak tegas para mafia tanah. Mengingat, mafia tanah bukan hanya meresahkan namun sudah semakin semena-mena merampas hak tanah rakyat.

Anggota Komisi III DPR F-PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, bukan hanya menindak, namun perlu juga ada perbaikan sistem agar menghilangkan praktek yang menguntungkan para mafia tanah di Indonesia.

“Yang jadi soal adalah ketika Pak Jokowi membentuk satgas-satgas seperti Kapolri, Menteri ATR/BPN juga Jaksa Agung ada tiga satgas luar biasa, satu satgas saja juga bisa sebenarnya. Kalau 3 satgas harusnya luar biasa, kalau tiga satgas bersatu pasti bisa, tapi kalau tiga satgas ini bersatu membela mafia tanah, enggak ada yang dapat diharapkan,” tegas Wayan, dalam diskusi Forum Legislasi DPR bertajuk ‘RUU Pertanahan: Komitmen DPR Berantas Mafia Tanah’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/3)

Sementara itu, Anggota Komisi II F-Gerindra Sodik Mujahid yang membidangi Pertanahan menjabarkan hasil survei Komisi II bahwa mafia tanah berasal dari beberapa oknum, yakni pertama, oknum BPN; kedua, oknum-oknum pejabat akte tanah termasuk pensiunan-pensiunannya.

Ketiga, camat, lurah dan pemerintah daerah; keempat, ada juga masyarakat atau tokoh-tokoh tuan tanah. Lalu, terakhir yang menjadi kekhawatiran adalah oknum-oknum penegakan hukum; oknum polisi, oknum jaksa dan oknum hakim.

“Maka semakin lengkaplah mafia tanah itu, bagaimana kita mengatasinya, yaitu dengan cara penegakan kekuatan hukumnya sudah ada satgas tetapi belum maksimal kerjanya. Maka benar, jika ada Komisi pemberantasan mafia tanah, itu luar biasa bagus dan kami dukung,” tegas Sodik.

Hadir juga dalam diskusi tersebut korban mafia tanah, Lilisanti Hasan warga Kalimantan Barat yang mengaku sudah menempuh segala daya upaya, namun belum menemui hasil.

Ia bercerita sambil terisak menangis bahwa tanah yang sudah bersertifikat hak miliknya dikalahkan oleh perusahaan melalui pengadilan yang hanya memiliki sertifikat hak pakai

Praktisi Hukum sekaligus Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus menilai pengadilan menjadi titik paling lemah ketika kita bicara tentang pemberantasan mafia tanah.

“Presiden tidak bisa memerintahan hakim atau MA supaya tunduk kepada perintah presiden, kesulitan kita sekarang mengintervensi kekuasaan peradilan itu dan itu dilarang oleh undang-undang, larangan ini yang membuat hakim-hakim seenaknya memutus seperti yang dialami oleh Ibu Lili,” tandas Petrus.